BULELENG – Sosialisasi terkait peluang kerja luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP (very very important person) dilakukan Anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia, Ketut Kariyasa.
Selain mengingatkan pentingnya perlindungan PMI sebagai pahlawan devisa, sosialisasi yang menghadirkan Direktur Sistem Strategi Perlindungan Penempatan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, instansi serta lembaga terkait, juga diharapkan dapat menjadikan Provinsi Bali sebagai pilot project.
“Dengan sosialisasi tentang perluasaan pembiayaan sesuai Permenko Bidang Perekonomian No 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, saya minta Bali sebagai pilot project, sehingga PMI tidak lagi terkendala biaya keberangkatan untuk bekerja di luar negeri,” ungkap Kariyasa Adnyana, Senin (16/5/2022) saat membuka kegiatan di Ballroom Bali Taman – Lovina.
Pada sosialisasi yang juga dihadiri Kadisnaker Bali, Ketua DPRD Buleleng, Ketua UPT BP2MI Bali, Wakil Pimpinan BNI wilayah Bali dan Wakil Kepala Cabang BPD Singaraja, mantan Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini juga berharap perbankkan, termasuk BPD Bali tidak takut salurkan kredit kepada PMI. “Ada rasa ketakutan dari bank sebagai penyalur. Padahal anggarannya cukup besar, tidak ada istilah dirugikan dari pihak bank. Khususnya BPD sebagai bank milik pemerintah daerah dan rakyat Bali,” tukasnya.
Anggota DPR RI asal Busungbiu ini meminta BPD Bali mengikuti jejak BNI dalam melaksanakan ekspansi usaha.
“Tidak hanya mencari PNS saja untuk menyalurkan kredit. BPD jangan hanya makan di lumbung sendiri, cari PNS, itu itu saja. Itu kan tidak bagus bagi pertumbuhan ekonomi, semestinya sudah melakukan ekspansi untuk membantu PMI Bali, yang juga rakyat dan pemilik BPD,” tegasnya.
Senada dengan Anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia, Ida Bagus Ngurah Ardha selaku Kadisnaker Provinsi Bali mengapresiasi dukungan serta motivasi wakil rakyat Bali di senayan ini dengan mendampingi audiensi yang akan dilakukan BNI Wilayah Bali dan UPT BP2MI Bali dengan Gubernur Bali I Wayan Koster.
“Saya akan kawal, mendampingi audiensi BNI dan BP2MI Bali dengan Bapak Gubernur termasuk mendorong BPD Bali untuk bisa ikut menyelenggarakan program KUR bagi PMI Bali,” tandas Kadisnaker Ardha didukung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna.
Selaku pimpinan dewan, Supriatna mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk menggerakkan BPD Cabang Singaraja dan Seririt untuk menyalurkan KUR bagi PMI sebagaimana diamanatkan aturan perundang-undangan.
“Saya minta Pemkab dan BPD agar merespons hal ini, karena PMI juga pemilik BPD Bali,” pungkasnya. (kar,dha)
