BULELENG – Upaya Pemkab Buleleng melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mendapat apresiasi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng.
Namun demikian, dari hasil pemantauan dan aspirasi warga masyarakat khususnya pengguna jasa parkir di Jalan Diponegoro, masih banyak pembayaran pajak parkir dilakukan dengan tunai, antara lain karena pengguna jasa parkir tidak membawa HP, bawa HP tanpa aplikasi QRIS dan keburu terjadi kemacetan saat mengupload aplikasi QRIS.
“Kita apresiasi upaya ini, namun banyak hal yang juga harus dipertimbangkan dalam implementasinya di lapangan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Kamis (12/5/2022) usai audiensi Panitia Anniversary Vespa Ke-6 tahun 2022 dan Panitia MTQ di Gedung Rakyat DPRD Buleleng.
Supriatna didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Gede Sandiyasa dan Kabag Humas Budhi Utama menandaskan upaya peningkatan PAD juga hendaknya dilandasi dasar hukum dan memperhatikan dampak.
“Seperti contoh, pemungutan pajak parkir pada tepian jalan dengan status nasional, jalan nasional. Apa bedanya dengan pungutan parkir berlangganan sebagai salah satu sistem pemungutan pajak parkir tepi jalan yang sempat diusulkan dewan sebagai perda inisiatif, apa bedanya? saya dan rekan-rekan di dewan masih ingat dan mengingatkan status jalan nasional sebagai penyebab ranperda inisiatif pajak parkir sistem berlangganan batal dibahas,” tandas Supriatna dibenarkan Nyoman Gde Wandira Adi yang dikonfirmasi terpisah.
Selaku Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, ia membenarkan penyebab batalnya pembahasan ranperda tersebut dan menjadi bahan evaluasi dewan. (kar,dha)
