JAKARTA – Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membuat ekonomi benar-benar terpuruk sejak Maret 2020 lalu. Bali yang mengandalkan dari sektor pariwisata tidak bisa berkutik dan akibat pandemi Cover berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus lebih dari 9%. Mengatasi hal tersebut berbagai kebijakan pemerintah sudah dilakukan membuat ekonomi Bali menggeliat salah satunya memberikan tambahan modal bagi pengusaha pariwisata di Bali untuk melanjutkan usahanya. Sebab, selama dua tahun bertahan, mereka kehabisan modal dan tanpa tambahan modal pengusaha pariwisata dipastikan tidak bisa bangkit dan sebaliknya banyak yang bangkrut. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR-RI Nyoman Parta, via WA Kamis (31/3/2022).
Menurutnya banyak pengusaha pariwisata di Bali yang menghubungi dirinya terkait kendala pengusaha pariwisata Bali yang memerlukan tambahan modal dalam upaya pemulihan ekonomi pariwisata Bali. Parta mengatakan, berbagai kebijakan pemerintah sudah dilakukan diantaranta membebaskan karantina dan bebas rapid test pada setiap kedatangan wisatawan ke Bali. Kebijakan tersebut membuat wisatawan nusantara terus berdatangan termasuk wisatawan asing. Sayangnya, bagi pengusaha pariwisata telah kehabisan modal untuk bertahan selama dua tahun dan banyak yang mengalami kebangkrutan.
“Saya banyak di hubungi oleh para pengusaha akomodasi pariwisata lokal berkaitan dengan kendala tambahan kredit di Bank pemerintah. dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Utama Bank-Bank Himbara, Bank BRI, Mandiri, Bank BNI dan BTN supaya di berikatan penambahan kredit dan kemudahan, ” ujarnya.
Nyoman Parta mengatakan diawal Covid-19 mereka mengajukan program restrukturusasi 3 sampai 6 bulan, tapi ternyata Covid-19 berjalan lebih dari 2 tahun. Setelah 2 tahun lebih Covid-19, hotel, restoran, dan akomodasi pariwisata tutup dan sekarang mau bangkit kembali seiring wisatawan nusantara maupun internasional terus berdatangan ke Bali.
DPR RI Minta Bank Himbara Bantu Permodalan
Sementata para pelaku usaha di Bali sedang mengalami kendala permodalan untuk me-recovery usahanya, mereka punya jaminan, opertunity juga ada karena wisatawan mulai datang. Namun sayangnya pihak Bank Himbara tidak responsif karena masih menggunakan syarat kredit ketika suasana normal. Padahal kondisi Bali tidak normal, penanganannya harus ekstra, jangan standar. “Pemerintah harus hadir lewat Bank Himbara menyelamatkan ekonomi Bali dengan Kredit Recovery agar mereka bisa memperbaiki atap, perbaiki AC dan sambungan listrik yang selama pandemi tidak terawat, “katanya.
Anggota Komisi VI DPR-RI ini mengharapkan Kredit Recovery harus diberikan oleh Bank-Bank Pemerintah, berikan kemudahan kepada pengusaha lokal dan yang bisa melakukan ini hanya Bank Pemerintah. Kalau berharap dari bank swasta sangat tidak mungkin karena suku bunga juga akan sangat besar.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Parta menyitir jawaban dari Direktur Bank Himbara. Bahwa, pihak bank akan minta nasabah untuk mengajukan ulang dan akan dilihat permasalahannya struktural atau tidak. Kalau cash flow nya masih memungkinkan di bantu, pihak Bank Himbara akan segera membantu.
“Karena kami juga ingin nasabah kami hidup, tumbuh berkembang makin besar. Kami akan pisahkan antara yang karena krisis covid-19 dan sebelum covid-19,”kata Nyoman Parta mengutip jawab Dirut BNI Bapak Silvano Winston Rumantir.
Rapat dengar pendapatan Komisi VI dihadiri Sunarso Direktur Utama Bank BRI, Royke Tumilaar Direktur Utama Bank Mandiri, Silvano Winston Rumantir Direktur Utama Bank BNI dan Haru Koesmahargyo Direktur Utama Bank BTN. (arn/jon)
