Gede Supriatna
BULELENG – Penetapan 8 orang pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai tersangka kasus hukum, dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak pelak membuat banyak orang terperangah. Tak hanya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana selaku atasan langsung dari oknum aparat sipil negara (ASN) yang ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna juga mengaku perihatin.
“Terkejut, sekaligus perihatin, karena begitu cepat dan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Dimana seluruh elemen bangsa ini, berkonsentrasi mencegah, menangani dan mengendalikan Covid-19,” tandas Surpriatna, Minggu, 14 Februari 2021 di sela-sela kegiatan Bhakti Sosial BMI Peduli Covid-19 di Desa Anturan Kecamatan Buleleng.
Selain perihatin, Supriatna juga mengaku sangat terkejut dan tidak menyangka perbuatan melawan hukum dilakukan terhadap dana program peningkatan ekonomi masyarakat dalam situasi Pandemi Covid-19.
“Dana PEN Pariwisata ini kan diperjuangkan Bapak Gubernur ke pusat, bagaimana pemerintah pusat memberikan stimulus dibidang pariwisata, mengingat Bali sebagai daerah pariwisata dan perekonimian Bali sangat tergantung dari industri pariwisata,” ujarnya.
Kejadian ini, kata Surpriatna tentu sangat disayangkan karena akan dapat berpengaruh pada upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mengajukan permohonan tambahan anggaran stimulus pembangunan pariwisata kepada pemerintah pusat.
“Dari awal Bapak Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar dana penanganan Covid-19 jangan dipakai main-main, digigit kata beliau,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi. Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buleleng, Kresna Budi mengaku perihatin dan menganggap kasus ini sebagai musibah di tengah Pandemi Covid-19.
“Ini merupakan musibah ditengah Pandemi Covid-19 dan berharap menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, untuk lebih serius dalam melakukan komunikasi dan koordinasi antar lembaga maupun pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan serta pengendalian Pandemi Covid-19,” tandasnya.
Kresna Budi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng juga berharap semua pihak menghormati proses hukum dan tidak ada lagi penyalahgunaan dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional. (kar)
