BULELENG – Kisruh penyaluran bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Industri Pariwisata atau PEN-Pariwisatagate di Kabupaten Buleleng semakin berkembang. Tidak hanya indikasi penyelewengan dana bermodus ‘markup’ pertanggungjawaban yang sedang diselidiki Tim Tipikor Kejaksaan Negeri Buleleng. Sebanyak 23 dari 641 pelaku pariwisata sekaligus wajib pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restouran (PHR) tahun 2019, juga mengajukan protes kapada Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng.
“Bukan karena tidak menerima bantuan, saya protes dan keberatan karena tidak mendapat hak dari kewajiban berupa pajak yang telah saya bayar kepada negara. PEN-Pariwisata digulirkan berdasarkan ketaatan membayar pajak, sebagian dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk pemulihan ekonomi,” tandas Owner Villa Cilik Garden, Made Sukresna, Jumat (29/1/2021).
Mewakili 23 pelaku pariwisata yang ada di Kawasan Pariwisata Air Sanih, Cilik yang juga menjabat Kelian Desa Adat Yeh Sanih Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan ini menegaskan, banyaknya pelaku pariwisata yang tidak mendapat hak dari program PEN Pariwisata patut disayangkan.
“Tidak ada undangan untuk sosialisasi dari Dinas Pariwisata, ujug-ujug sudah ada berita di media tentang pembagian dana PEN kepada 291 pelaku pariwisata sesuai SK Bupati Buleleng. Anehnya, ada pengembalian dana sebesar Rp 2 Miliar dari total bantuan Rp 9 Miliar karena tidak terserap. Kok bisa, ini saya nilai bodoh sekali. Ada dana dikembalikan di sisi lain masih banyak pelaku pariwisata yang belum menerima dana PEN,” sergahnya.
Untuk mendapatkan penjelasan gamblang, Cilik yang mendukung Kejari Buleleng mengungkap indikasi penyelewengan dana PEN akan mengadukan penyaluran dana PEN dan sikap oknum pejabat Dispar Buleleng ke DPRD Buleleng.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Buleleng, Made Sudama Diana secara tegas menyatakan penyaluran bantuan dana PEN Industri Pariwisata Tahun 2020, dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. Sesuai syarat yang ditentukan calon penerima bantuan adalah pelaku industri pariwisata hotel dan restoran yang taat membayar pajak.
“Dari 641 pelaku pariwisata yang terdaftar sebagai wajib pajak tahun 2019, dilakukan proses verifikasi, melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti NPWP dan rekening bank,”ungkapnya.
Dari hasil verifikasi, sebanyak 215 hotel dan 76 restoran dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng No. 900/669/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebagai Penerima Hibah Pariwisata T.A. 2020.
“Tahap pertama sudah cair semua,” tandas Sudama seraya menyebutkan pengembalian dana Rp 2 Miliar terjadi karena persyaratan penerima tidak lengkap sehingga tidak terserap. (kar)
