BULELENG – Proses penyidikan terhadap laporan masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat/Pakraman Anturan, tetap dilanjutkan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tim Tipikor) Kejaksaan Negeri Buleleng. Dalam proses penyidikan tim yang diketuai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), I Wayan Genip, juga mengapresiasi upaya penyelamatan lembaga penguatan masyaraakat adat di Bali yang dilakukan Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, LP-LPD Bali, LP-LPD Kabupaten Buleleng dan BKS LPD Kabupaten Buleleng.
“Kami mengapresiasi dan menghormati pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan LPD Anturan, bahkan berharap bisa bersinergi saling melengkapi,” tandas Kasiintel Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, Kamis (21/1/2021) usai meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait dugaan penyelewengan Bansos PEN Pariwisata.
Jayalantara menegaskan, proses penyidikan terhadap dugaan adanya tidak pidana korupsi yang dilakukan Tim Penyidik Tipikor Kejari Buleleng, tidak menghalangi atau menghambat upaya penyelamatan LPD Anturan.
“Kami harapkan dua proses yang berbeda, pidana dan perdata dapat terlaksana, seiring sejalan sesuai ketetuan dan regulasi yang berlaku, untuk penyelamatan LPD sekaligus juga memberi jaminan hukum, keamanan dana nasabah di LPD Anturan yang nilainya cukup besar hingga ratusan miliar,” ujarnya.
Sebagai bentuk sinergitas, tim auditor independen tetap melakukan audit keuangan, sementara tim penyidik Tipikor Kejari Buleleng juga meneruskan proses penyidikan, terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsinya.
“Bila dibutuhkan, tim audit dapat mengcopy berkas yang disita, sementara hasil audit bisa kami terima untuk melengkapi penyidikan,” tandas Jayalantara seraya menyebutkan Senin (25/1/2021) tim penyidik akan meminta keterangan saksi.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Kabag Ekbang) Setda Buleleng, Gede Sasnita Ariawan selaku Ketua Tim Pembina LPD Buleleng mengaku kaget. Namun demikian, selaku Tim Penyelamat LPD Anturan, tetap menghormati dan mengapresiasi proses hukum yang dilakukan Kejari Buleleng.
“Cuma kaget saja, karena proses hukum berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti di LPD Anturan terjadi, justru saat audit keuangan oleh auditor independen sebagai rangkaian penyelamatan LPD Anturan baru mulai, Senin, 18 Januari 2021 kemarin,” ungkapnya. (kar)
