BULELENG – Berbagai upaya penyelamatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Anturan, terus dilakukan Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng. Tak hanya audit investigasi untuk mengetahui likuiditas lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adat di Bali, untuk menyelamatkan LPD Anturan secara komperhensif, Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Buleleng juga melibatkan pendamping hukum atau lowyer.
“Selain pertimbangan hukum terkait kebijakan dan langkah stategis LPD Anturan dalam pemenuhan kewajiban kepada nasabah, pendampingan hukum juga dilakukan dalam upaya optimalisasi penagihan kredit bermasalah yang menjadi pemicu terganggunya likuiditas LPD Anturan,” tandas Kepala BKS-LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa, Kamis (17/12/2020) siang rapat koordinasi dengan Kadek Dony Riana dari Kantor Hukum ‘Low Office’ KDR Singaraja.
Hal senada diungkapkan Kadek Dony Riana, selaku lowyer atau pendamping hukum LPD Anturan. Selaku lowyer yang disiapkan BKS LPD Kabupaten Buleleng untuk penyelamatan LPD Anturan, KDR sudah memiliki skema dalam percepatan penagihan kredit macet.
“Mulai dari upaya penagihan secara kekeluargaan, penjualan jaminan kredit, sampai dengan upaya hukum perdata. Upaya persuasif dilakukan mengingat prinsip dasar LPD yang dibentuk dari,oleh dan untuk krama, sehingga diharapkan nasabah yang meminjam dana LPD dengan suka cita dan demi sehatnya kembali LPD, mengembalikan secara penuh atau bertahap,” terangnya.
Karena, selain merangkul 13 lembaga/badan usaha, penjualan asset LPD senilai Rp. 32 Miliyar,serta modal dan simpanan LPD senilai Rp. 35 Miliyar, penyehatan LPD hanya dapat dilakukan dengan optimalisasi penagihan kredit macet.
“Selaku pendamping hukum, KDR siap mengawal penyehatan LPD Anturan,” pungkasnya. (kar)
