BULELENG – Upaya penyelamatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Anturan Kecamatan Buleleng, terus dilakukan Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng. Selain audit investigasi, Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng juga telah menyiapkan skema penyelesaian hak serta kewajiban LPD Anturan dan nasabah. Melalui Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD), 13 lembaga/badan usaha deposan (pemilik deposito, red) sudah bisa dirangkul untuk menyelamatkan lembaga keuangan masyarakat adat di Provinsi Bali ini.
“Dari hasil pertemuan, 13 lembaga/badan usaha, deposan LPD Anturan sepakat untuk bersama-sama menyelamatkan LPD Anturan,” tandas Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa, Rabu (16/12/2020), usai memimpin rapat mediasi Penyelamatan LPD Anturan di Ranggon Sunset Pantai Penimbangan.
Dukungan 13 lembaga/badan usaha yang memiliki deposito lebih dari Rp. 100 Miliar pada LPD Anturan, kata Nyiri Yasa, tertuang dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani Pemucuk LPD Anturan Nyoman Arta Wirawan, Kelian Desa Adat Anturan Ketut Mangku, Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng Nyoman Indra Yasa serta perwakilan BKS-LPD Buleleng.
“Ada empat poin kesepakatan dan menjadi rekomendasi yakni tidak menerima penyelesaian masalah dana atau simpanan dengan pengalihan menjadi modal penyertaan pada LPD Desa Adat Anturan karena bertentangan dengan Perda No. 3 tahun 2017 tentang LPD,” ungkapnya. Poin kedua, LPD Anturan bertanggungjawab terhadap simpanan baik berupa simpanan sukarela maupun deposito yang tetap disimpan oleh LPD/Koperasi bersangkutan.”Dengan bunga sesuai hasil rapat sebesar 0,75 %,” jelasnya.
Pada poin ke tiga, LPD Desa Adat Anturan berkewajiban memberikan informasi secara terbuka kepada LPD/ Koperasi bersangkutan, berkenaan dengan perkembangan LPD, keuangan LPD/peluang pencairan dana maupun proses pengalihan atau pelelangan asset.
“Dan poin ke empat, LPD Desa Anturan bersama Klian Desa Adat, Kreta Desa dan Pengurus LPD proaktif melaksanakan evaluasi perkembangan pengelolaan keuangan setiap 6 bulan sehingga memungkinkan dilaksanakannya fasilitasi kepada pemilik dana, LPD maupun koperasi,” tandas Nyiri Yasa. (kar)
