BULELENG – Beban pemerintah khususnya Rumah Sakit Umum (RSU) maupun RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kabupaten Buleleng akan dapat segera berkurang. Sesuai hasil pertemuan Sekda Kabupaten Buleleng dengan pengelola RS Swasta termasuk Rumah Sakit Tentara (RST), seluruhnya menyatakan siap bersinergi dalam penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten Buleleng.
“Seluruh RS Swasta menyatakan siap bersinergi dengan RS Pemerintah dalam penanganan pasien Covid-19. Mereka jufa segera menyiapkan ruang khusus yang dibutuhkan untuk tindakan isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang,” ungkap Sekda Kabaupaten Buleleng, Gede Suyasa, Rabu (05/8/2020) siang usai membuka rapat koordinasi penanganan pasien terkonfirmasi atau positif terinfeksi Covid-19 di Puri Sharon Lovina.
Didampingi Kadis Kesehatan Buleleng, IGN Mahapramana, Suyasa yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Buleleng menandaskan meski ada keterbatasan fasilitas kesehatan, pimpinan RS Swasta termasuk RST menyatakan siap bersinergi, membantu penanganan pasien Covid-19 bila terjadi peningkatan. “Setelah ada pernyataan kesiapan dari masing-masing pimpinan rumah sakit swasta ini, Kepala Dinas Kesehatan segera melapor kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendapat surat keputusan tentang kelayakan RS melakukan isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19,” tandas Suyasa seraya menyebutkan sebelum pelaksanaan akan dilakukan verifikasi terkait kesiapan RS dalam menanganai pasien bergejala (simptomatik) ringan atau sedang dan kasus suspek.
Selain memperhatikan kapasitas RSP Giri Emas yang sudah penuh, sehingga Pemkab Buleleng menyiapkan Ruang Lely RSUD Buleleng sebagai tempat isolasi, pelibatan RS Swasta juga merupakan implementasi Surat Edaran (SE) Kemenkes terkait penyiapan ruang isolasi oleh seluruh rumah sakit, termsuk RS Swasta di seluruh Indonesia. “Bukan karena terjadi lonjakan penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19, keputusan ini dilakukan untuk membangun sinergitas dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas pada ruang isolasi pada RS milik pemerintah daerah,” ujarnya.
Tidak ada ketentuan jumlah ruang isolasi yang harus disiapkan. “Yang terpenting, adalah adanya rasa tanggungjawab bersama dalam menangani pasien Covid-19, kita harus lakukan ini secara sinergi,” pungkasnya.(kar)
