KARANGASEM – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Karangasem mulai dipolitisasi. Pengangkatannya diklaim menjadi kebijakan pemerintah daerah. Padahal sejatinya rekrutmen tersebut merupakan program pemerintah pusat dan sudah menjadi kebijakan nasional.
Terkait hal ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3, I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca Lagosa (GP), menghimbau, agar masyarakat (pegawai kontrak) tidak terpengaruh intervensi politik lokal tersebut.
“PPPK bagian dari kebijakan nasional. Artinya program ini harus tetap dijalankan tanpa ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten Karangasem,” ucap I Gusti Putu Parwata saat memaparkan beberapa program strategis dalam membangun Karangasem, saat berkampanye bersama calon wakil Bupatinya, Pandu Prapanca Lagosa. Menurut Gusti Putu Parwata, PPPK merupakan program yang diatur oleh pemerintah pusat dan harus dijalankan dengan baik. Terkait hal ini pasangan calon yang diusung Partai Nasdem, Golkar dan Partai Buruh itu, berkomitmen untuk memastikan hak-hak PPPK di Karangasem diberikan secara adil dan transparan, tanpa ada pengaruh dari politik lokal.
“Masyarakat (para pegawai kontrak) jangan mau dibodoh-bodohi dengan isu – isu berbalut intervensi. Program PPPK merupakan hak yang sudah ditetapkan oleh Negara, dan tidak akan dipengaruhi oleh jabatan Bupati atau politik lokal apa pun. Kami pastikan PPPK akan terlaksana dengan baik,” imbuh Pandu Prapanca Lagosa.
Selain memastikan, bahwa PPPK merupakan program pemerintah pusat dan sudah menjadi kebijakan nasional, Gus Par dan Pandu Prapanca Lagosa, juga menawarkan sejumlah program unggulan dan strategis bila kelak mendapatkan amanah masyarakat untuk memimpin Karangasem pada Pilkada Karangasem, 27 November, mendatang.
Program yang dirancang semuanya pro rakyat, diantaranya memberikan kesejahteraan bagi para pegawai ASN dan PPPK. Mengembalikan uang lauk pauk pegawai ASN, meningkatkan tunjangan kinerja pegawai (TPP) dan akan mengembalikan jam kerja pegawai yang selama ini tidak efektif.
“Komitmen ini bagian dari upaya kami untuk membangun Karangasem yang lebih maju dan sejahtera,”ucap I Gusti Putu Parwata
Masih menyangkut ASN, Paslon GP memastikan untuk tidak melakukan mutasi terhadap pegawai atau guru yang profesional kecuali ada permintaan. Selanjutnya, bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak ada kerja tambahan seperti menjadi petugas sensus.
“Upah Kepala desa, Perangkat Desa, Kadus dan Kepala Lingkunfan akan kami tingkatkan dari apa yang didapatkan saat ini. Kami juga akan jasa pelayanan (jaspel) rumah sakit dan puskesmas, serta memberikan perlindungan hukum untuk ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja,” tegas I Gusti Putu Parwata.
Dengan visi tersebut, paslon GP optimis dapat membawa perubahan positif, memberikan perhatian penuh kepada kesejahteraan pegawai, dan menjalankan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Karangasem. (wat)
Beberapa Program Unggulan Paslon GP dalam memajukan Karangasem:
- Kesejahteraan Pegawai: Meningkatkan tunjangan kinerja (TPP) serta mengembalikan uang lauk pauk yang sebelumnya dicabut.
- Pemberlakuan Jam Kerja dan Kinerja Pegawai: Menjamin jam kerja yang efektif dan sesuai tupoksi, tanpa penambahan tugas yang tidak relevan.
- Peningkatan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa: Upah bagi Kepala Desa dan perangkat desa akan ditingkatkan untuk mendukung kinerja mereka di lapangan.
- Peningkatan Upah Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan : Meningkatkan kesejahteraan dan sistem pelayanan di tingkat desa dengan menaikkan upah bagi Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan.
- Peningkatan Layanan Kesehatan : Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas, guna memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal.
- Perlindungan Hukum untuk Pegawai: Memberikan perlindungan hukum bagi ASN dan P3K agar dapat bekerja dengan tenang dan nyaman tanpa khawatir akan tekanan luar.
