Pengurus Yayasan Bakti Pertiwi Jati saat audensi ke Pemprov Bali.
DENPASAR – Yayasan Bakti Pertiwi Jati (BPJ) melakukan audiensi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Selasa (22/10/2024) lalu.
Dalam kesempatan ini, para pengurus BPJ yang hadir diterima oleh Kepala BadanKesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mewakili Pj Gubernur Bali,Sang Made Mahendra Jaya.
Ketua Umum Yayasan BPJ, Jro Mangku Made Sara Yoga Semadi (Mangku Made), dalam penyampaiannya mengatakan, Yayasan BPJ yang telah berdiri tahun 2018 lalu, saat ini telah memiliki kepengurusan yang baru.Yayasan ini berkonsentrasi pada upaya pelestarian situs cagar budaya dan situs cagar alam termasuk juga pelestarian tinggalan manuskrip kuno yang berkaitan dengan ajaran leluhur Bali dan Nusantara.
“Selama ini kami aktif melakukan pendataan situs-situs budaya dan pendampingan dalam restorasi situs-situs pura yang adadi Bali,” ujarnya.
Yayasan BPJ memandang bahwa di tengah euforia pengempon pura untuk memperbaiki pura,upaya edukasi terkait pentingnya pelestarian situs budaya di pura tersebut mesti massif dilakukan. Jangan sampai pelinggih/pura dengan mudahnya dibongkar dan mengabaikan tatwa yang ada pada bangunan suci itu. “Kita tidak punya database berapa sebenarnya jumlah pura yang ada di Bali. Karenanya, pendataan dan dokumentasi ini sangat penting. Jangan sampai pura sudah dibongkar, baru kita sadar ternyata tidak punya dokumentasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mangku Made menyampaikan, dalam waktu dekat, Yayasan BPJ akan melaksanakan Bulan Bakti yang akan dipusatkan di wilayah Tabanan. Adapun kegiatan utama dalam Bulan Bakti nanti adalah penanaman bibit pohon di kawasan pura sebagai wujud wanakerti (pelestarian hutan).
Dia menyebut, SadKerti, sesuai landasan sastra yang ada yakni lontar KuttaraKanda Dewa Purana Bangsul, menyebutkan bahwa gunung, hutan, danau, sawah, laut, dan seluruh tanah di bumi ini adalah wadah tempat air dan tirta (air suci) yang harus dijaga kelestariannya.
Dengan wadah air di alam ini terjaga kelestariannya, maka itulah sumber dari kesejahteraan dunia (kertaning jagat).
Yayasan BPJ juga memiliki tiga lembaga di dalamnya, yakni lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi.Dengan gerakan ketiga lembaga itu diharapkan apa yang menjadi visi misi yayasan lebih mudah terwujud. “Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, kami mohon dukungan dari pemerintah, minimal ada supportmoril kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Ngurah Wiryanata, dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf Pj. Gubernur Bali belum bisa menerima pengurus Yayasan BPJ secara langsung, dan menugaskan dirinya. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas keberadaan Yayasan BPJ dengan visi misinya pada pelestarian situs- situs budaya dan cagar alam sesuai warisan leluhur.
“Yayasan ini sungguh luar biasa. Jarang ada yang mau peduli dengan hal-hal yang tidak populer seperti ini. Kami sendiri prihatin dengan adanya pembongkaran pura-pura kuno yang mana mestinya bisa diperbaiki dengan konservasi dan restorasi,” ungkap pejabat yang juga seorang bendesa adat ini.
Ia menilai, Yayasan BPJ memiliki kegiatan yang spesifik dan sangat berbeda dengan yayasan-yayasan lainnya. Yayasan yang lain kebanyakan gerakannya pada kegiatan fisik yang akan cepat terlihat hasilnya. Sementara Yayasan BPJ lebih memfokuskan diri bagaimana membangun mindset dan menumbuh kembangkan kembali kearifan-kearifan yang dimiliki leluhur.
“Mudah-mudahan Yayasan Bakti Pertiwi Jati dan pemerintah daerah bisa bersinergi lebih jauh lagi untuk pelestarian warisan budaya Bali itu sendiri,” ucap Ngurah Wiryanata seraya menyatakan bahwa hasil audiensi ini nantinya akan dilaporkan kepada Pj Gubernur Bali. (sur)
