BULELENG – Dua orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dikoordinir Jhonson R. Ginting selaku Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK mendatangi Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng dengan menggunakan sepeda motor.
Tak hanya kaget, dua petugas KPK yang masuk melalui pintu/lift Pasar Banyuasri justru mengapresiasi pelayanan publik satu pintu di MPP Kabupaten Buleleng.
“Saya kaget sekaligus mengapresiasi MPP Buleleng yang berlokasi di areal pasar, kalau ditempat lain ramaianya saat diresmikan, setelah itu tidak ada kegiatan lagi,” tandas Jhonson R. Ginting usai meninjau dan mendengar paparan perkembangan MPP Kabupaten Buleleng, Senin (30/9/2024).
Jhonson didampingi H. Rommy Iwan Sulaiman dan Dwi Agus Sulistyo selaku tim pemberantasan dan pencegahan korupsi KPK menegaskan dari pemantauan dan penjelasan yang disampaikan selain pelayanan online MPP juga menyediakan pelayanan langsung off line, termasuk layanan pengaduan publik.
“Kemudian pelayanan tertata dengan rapi dan cantik, dan saya harapkan pelayanan pemerintah daerah bisa menjaga pelayanan yang sudah baik ini, karena biasanya MPP itu rame diawal kemudian menyepi dibelakang,” tukasnya.
Dari penyampaian pengelola MPP, patut diapresiasi karena perkembangan layanannya yang baik dan pelayanan yang sudah baik ini diharapkan dapat dijaga mutu, kualitas serta komitmen waktu penyelesaian sehigga masyarakat terpenuhi kebutuhannya.
Menyikapi pesan KPK Republik Indonesia tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Buleleng Made Kuta sekaligus pengelola MPP Kabupaten Buleleng menyatakan terimakasih dan mengapresiasi pesan yang disampaikan KPK sebagai motivasi dalam meningkatkan layanan MPP Buleleng.
“Apa yang menjadi saran KPK, antara lain jangan sampai terjadi kekosongan pelayanan di MPP dengan tetap memberi pelayanan cepat dan sesuai komitmen waktu penyelesaian urusan,” terangnya.
Apresiasi KPK juga diharapkan dapat memotivasi capaian layanan yang terus meningkat dari 6000 pada tahun 2022, tahun 2023 dengan 16.000 layanan dan tahun 2024 sampai dengan Bulan September 2024 itu mencapai 22.000 layanan perijinan.
Demikian juga dengan target investasi, Kuta menyebutkan dari target provinsi tahun 2023 sebesar Rp 500,40 Miliar terealisasi Rp 600 Miliar dan tahun 2024 diterget Rp 598 Miliar, sampai dengan Bulan Agustus 2024 sudah terealisasi Rp 1,2 Triliun.
“Saran dari KPK, peningkatan layanan ini harus dijaga dengan baik, termasuk layanan yang sudah mudah dan cepat, dilakukan oleh 10 OPD Teknis dan 21 instansi vertikal untuk di tahun 2024, nanti tahun 2025 ada instansi yang mengajukan dari perbankkan, BRI dan BTN serta pelayanan lain yang dapat dibuka karena MPP masih bisa menampung banyak gerai untuk memberikan layanan satu pintu kepada masyarakat termasuk menarik investasi di Kabupaten Buleleng,” pungkasnya. (kar/jon)
