BULELENG – Kabupaten Buleleng kembali meraih penghargaan nasional dalam pengimplementasian program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024.
Penghargaan yang diterima langsung Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas untuk kali ketiga atau hattrick ini diraih setelah Buleleng secara beruntun mendapatakan penghargaan serupa pada tahun 2022 dan 2023.
“Buleleng berhasil meraih TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali di atas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat,” tandas Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai menerima penghargaan pada rangkaian Rakornas TP2DD di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (23/9/2024).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan penghargaan TP2DD yang diterima langsung dari MenPANRB yang juga selaku anggota Satuan Tugas (Satgas) TP2DD ini merupakan sebuah bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk memperluas digitalisasi pada segala aspek di Kabupaten Buleleng.
“Salah satunya adalah digitalisasi dalam bidang perekonomian,” terangnya.
Digitalisasi menjadi sangat penting khususnya dalam bidang perekonomian dan keuangan daerah karena dengan menerapkan digitalisasi maka transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah menjadi terjaga.
“Yang dinilai adalah komitmen dari kepala daerah beserta jajarannya berkaitan dengan digitalisasi khususnya pada bidang transaksi keuangan,” tandas Lihadnyana yang juga mengepresiasi penghargaan yang diterima merupakan sebuah kebanggaan bagi Buleleng.
Karena, kata Lihadnyana, penghargaan TP2DD untuk kali ketiga ini juga mengantarkan Buleleng sebagai kabupaten terbaik wilayah Jawa-Bali.
“Hal ini menunjukkan bentuk konsistensi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi. Upaya konkret dilakukan untuk mempercepat dan memperluas akses digitalisasi,” tegasnya.
Termasuk digitalisasi dalam pembayaran pajak dan pengelolaan pendapatan bukan pajak.
“Selain itu, elektronifikasi keuangan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD dengan pihak terkait ini sekaligus membuktikan BPKPD mampu mewujudkan sebuah sistem berbasis elektronik dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait anggaran, transaksi keuangan dan didukung oleh SDM serta infrastruktur digital yang memadai,” tandas Lihadnyana yang juga berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk bisa lebih maju.
Sementara dalam sambutannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas TP2DD didampingi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengapresiasi adanya peningkatan kinerja TP2DD.
“Hal ini tercermin dari peningkatan partisipasi dan juga skor rata-rata Championship TP2DD. Jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpatisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 telah meningkat dan mencapai 489 pemda atau 90,2 persen. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 512 pemda atau 93,7 persen,” tandasnya.
Ia berharap, skor rata-rata peningkatan kinerja TP2DD di darah dari tahun 2023 sebesar 43,37 menjadi 51,40 % pada tahun 2024 ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan pada tahun mendatang. (kar/jon)
