DENPASAR – Rapat paripurna ke -23 DPRD Bali masa persidangan ke-2 tahun sidang 2024 dengan agenda jawaban Gubernur Bali terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2024 hanya dihadiri 9 orang dari 55 anggota dewan.
Anggota dewan yang hadir; Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Ketua Fraksi PDIP Dewa Made Mahayadnya dengan anggotanya Gede Kusuma Putra dan Dewa Nyoman Rai. Ketua Fraksi Demokrat dihadiri Komang Nova Sewi Putra, Ketua Fraksi Golkar dihadiri IGK. Kresna Budi dan anggotanya Ketut Suwandhi. Anggota Fraksi Gabungan dari partai PSI Grace Anastasia Surya Widjaya.
Meski hanya dihadiri 9 orang anggota dewan, rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali tetap dijalankan dan rapat paripurna tetap dinyatakan sah.
Sebelum rapat dibuka oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, menyampaikan bahwa selaku pimpinan sidang dan Ketua DPRD Bali, pihaknya hanya mengantarkan jalannya persidangan.
Sebab, agenda sidang pada Senin 26 Agustus 2024 hanya penyampaian jawaban Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali yang sudah disampaikan oleh masing-masing Fraksi pekan lalu.
Sehingga menurutnya paripurna tetap dapat dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Paripurna tetap kita jalankan, agendanya hanya penyampaian jawaban Pj. Gubernur dan kita sudah dibekali dan menerima persetujuan dari semua fraksi yang ada di DPRD Bali,”tegas Adi Wiryatama mengawali pembukaan rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Bali, Senin (26/8/1024).
Menurut Adi Wiryatama, minimnya kehadiran anggota dalam rapat paripurna sangat dimaklumi. Sebab, sejak rekomendasi dari masing-masing partai politik terkait pilkada serentak 2024 sudah keluar, banyak anggota dewan yang sedang mengurus administrasi pencalonan dan dukungan pada rekannya yang akan diusung dan didukung dalam perhelatan Pilkada.
“Mohon dimaklumi, suasana perpolitikan di Bali belakangan ini kian meningkat seiring dengan perhelatan pilkada dan masyarakat Bali akan memilih kepala daerahnya baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,”ujarnya.
Selain itu, menjelang masa berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Bali periode 2019-2024 juga dirasakan membawa suasana kebathinan dari masing-masing anggota dewan apalagi bagi yang tidak terpilih kembali untuk periode 2024-2029.
Adi Wiryatama yang sebentar lagi juga akan dilantik menjadi anggota DPRRI Dapil Bali menambahkan, sebelum sidang sudah dapat persetujuan dari masing-masing fraksi dan disetujui dalam rapat pimpinan.
Adi Wiryatama mengatakan apa gunanya ramai-ramai dalam sidang tetapi tidak ada keputusan yang kita dapatkan, meskipun sedikit tetapi tetap ada keputusan. Intinya, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan.
Arti dari rapat yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan. Lebih-lebih lagi PDIP sebagai fraksi terbesar di DPRD Bali sudah menandatangani dan menyetujui. PDIP sebagai yang mayoriti hormat dan tetep respek pada yang minoroti.
“Apa artinya sidang paripurna, semua anggota kompak hadir akan tetapi kalau saat mengambil keputusan semua walk out. Meski sedikit yang hadir tetapi semua fraksi sudah setuju dan sepakat kita bisa mengambil keputusan,”katanya sembari menyebutkan hasil sidang tetap dan semuan sudah berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut Adi Wiryatama menghimbau kepada masyarakat Bali untuk tenang. Masyarakat dapat mengikuti semua hajatan pilkada pemilihan bupati-wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan sukaria dan senyum. ” Siapapun yang terpilih kita hormati bersama,”pungkasnya. (arn/jon)
