DENPASAR – Tantangan yang dihadapi dalam setiap perhelatan Pemilu, menghilangkan praktik politik uang di masyarakat sangat sulit. Bahkan, ketika terjadi politik uang, kasusnya sangat sulit dibuktikan karena jarangnya masyakarat yang berani melapor.
Selain itu, masyarakat sering merasa muak dengan calon yang setelah terpilih melupakan rakyatnya, sehingga mereka cenderung menerima saja uang dari semua calon kepala daerah yang memberikan.
Hal itu terungkap saat Bawaslu Bali memberikan pembekalan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam kegiatan Pembinaan Linmas Dalam Rangka Mendukung Pengamanan Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang diselenggarakan Polda Bali, di Hotel Nirmala, Denpasar, Kamis (15/8/2024).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani dalam kegiatan tersebut mengajak seluruh personel Satlinmas untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan dan berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu melalui pendekatan sosialisasi yang humanis.
Sebab, Satlinmas memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Menurut Ariyani, kedekatan Satlinmas dengan masyarakat dapat menjadi jembatan penting dalam transfer pengetahuan tersebut.
“Dari hasil pemetaan kerawanan, politik uang masih menjadi isu kerawanan serius. Kami sangat membutuhkan bantuan Satlinmas untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani, bukan karena uang,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ariyani menekankan pentingnya peran Satlinmas yang memiliki fungsi melaksanakan ketenteraman, ketertiban di lingkungan, khususnya dalam menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 (Permendagri), dalam helatan Pemilu dan Pilkada. Satlinmas terlibat dalam pengamanan di lokasi TPS.
Anggota Bawaslu Ariyani mengingatkan pentingnya tugas Satlinmas untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas mereka dalam mengawal pelaksanaan Pilkada. Sehingga harapannya akan terjamin situasi pelaksanaan Pemilihan yang tertib, kondusif, damai, dan aman.
Kemudian berkaitan netralitas, meski tak berstatus pegawai pemerintah, jajaran Satlinmas diimbau menjaga netralitas.
Menjaga netralitas bagi petugas Satlinmas, menurut Ariyani berkaitan dengan upaya menjaga kondusifitas wilayah. Jika petugas Satlinmas menunjukan keberpihakan secara terbuka, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan.
“Netralitas sangat penting, karena Satlinmas berada di ring 1 pengamanan TPS. Kalau mereka menunjukkan keberpihakan, hal ini bisa memicu permasalahan dan mengganggu kondusivitas di TPS,” tegas Srikandi Bawaslu Bali itu.
Dari paparan yang disampaikan Ariyani, ada hal menggelitik dari salah satu peserta. Ketut Darpa asal Klungkung, dirinya mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menghilangkan praktik politik uang di masyarakat.
“Sulit rasanya menghilangkan politik uang, karena kasusnya sangat sulit dibuktikan karena jarangnya masyakarat yang berani melapor. Selain itu, masyarakat sering merasa muak dengan calon yang setelah terpilih melupakan rakyatnya, sehingga mereka cenderung menerima saja uang dari semua calon kepala daerah yang memberikan,”ujar Ketuþ Darpa.
Menanggapi hal tersebut, Ariyani menjelaskan bahwa politik uang terjadi karena ada pihak yang memberi dan ada yang mau menerima.
“Benar, masyarakat merasa kecewa, tetapi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, kita harus memutus rantai penerima ini. Jangan mau terima uangnya, dan segera laporkan kepada Bawaslu, jangan takut melaporkan karena ada mekanisme informasi awal, informasi awal tersebut pasti akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas dan indentitas yang memberikan informasi sudah tentu dirahasiakan,”pungkasnya. (arn/jon)
