DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi membuka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Bali Tahun 2024, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (18/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyambut baik tim Evaluasi dari Kemenpan RB, yang akan mengevaluasi AKIP di Pemprov Bali sehingga dengan adanya evaluasi kinerja maka Pemerintah Daerah mengetahui dimana kekurangannya dan bisa berbenah.
Disampaikan juga bahwa, untuk evaluasi AKIP tahun 2023 sudah ditindak lanjuti dengan baik, yang kemudian mengantarkan daerah memperoleh beberapa penghargaan AKIP.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa sesuai reformasi birokrasi Kemenpan RB yang memprioritaskan 3 tematik menjadi isu utama yaitu penanganan stunting, pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, dan peningkatan ekonomi termasuk pengendalian inflasi.
Dapat dilaporkan bahwa terkait penanganan stunting Pemprov Bali berada pada posisi terendah untuk stunting di Indonesia.
Sedangkan pada pengentasan kemiskinan ekstrim dimana Bali juga menduduki posisi kemiskinan terendah di Indonesia dan juga pengendalian inflasi di Bali sangat terkendali.
“Jika kita lihat pada kinerja-kinerja makro, kami juga relatif pada posisi diatas rata-rata nasional, Gini Rasio kita 0.3 lebih rendah dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Bali sangat rendah dan Indeks Pembangunan Manusia di Bali 7.8 lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ungkapnya.
Untuk itu, Dewa Indra berharap dengan adanya evaluasi AKIP kali ini dapat mendorong Bali berbenah menjadi lebih lagi sehingga pembangunan dan reformasi birokrasi di Bali dapat berkembang lebih positif lagi.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN-RB, Hidayah Azmi Nasution, menyampaikan bahwa tim evaluasi terjun ke daerah-daerah adalah untuk melihat sejauh mana progres kinerja yang telah dijalankan, yang kemudian bisa memberikan support atau dukungan untuk memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki.
Evaluasi AKIP adalah bagian dari pembinaan untuk membangun sistem yang lebih baik dan lebih maju lagi khususnya untuk pihak internal. Sehingga menghasilkan dampak kinerja pelayanan yang lebih baik.
Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan undangan terkait.(arn/jon)
