BULELENG – Hasil survey ePPGBM pada Bulan Maret 2024 yang menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng menyentuh angka 3,5 % atau turun signifikan dari angka 11 % sesuai hasil survey SSGI tahun 2022 tak pelak membuat bangga tim percepatan penanganan stunting (TP2S) yang dibentuk Pemkab Buleleng.
Meski program percepatan penanganan penurunan stunting menunjukkan hasil sangat signifikan, TP2S diharapkan tetap waspada dan senantiasa memantau perkembangan serta tetap melaksanakan pencegahan dini melalui komunikasi informasi edukasi (KIE).
“Tidak boleh lengah dan harus tetap awas agar kondisi yang sudah mengalami perbaikan dapat dipertahankan. Penurunan stunting harus tetap terlaksana bersama secara konvergensi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, lembaga swadaya, lembaga donor dan seluruh masyarakat,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa saat membuka kegiatan ‘Rembug Stunting’ di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Selasa (26/3/2024).
Sekda Suyasa didampingi Nyoman Riang Pustaka selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng menegaskan keberhasilan intervensi stunting memerlukan kerjasama lintas program dan lintas sektor mulai dari perencanaan penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi.
“Meskipun prevalensi turun menjadi 3,5 % masalah stunting di Kabupaten Buleleng masih perlu mendapatkan perhatian serius terutama pada rendahnya tingkat pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan yang dapat berdampak pada perkembangan janin,” ungkapnya.
Kemudian perlakuan seribu hari pertama kehidupan sebagai periode yang sensitive bagi kehidupan seorang anak.
“Sebab dampak dari pemenuhan gizi dan nutrisi lain yang tidak terpenuhi akan bersifat permanen dan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk pemenuhan gizi anak pada periode ini,” pungkasnya. (kar/jon)