BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan dapat menerima dan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Induk tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng.
Persetujuan diberikan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng melalui juru bicaranya Wayan Masdana menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan RAPBD Induk tahun 2024 dengan postur Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,270 Triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 2,314 Triliun atau dirancang defisit Rp 44,6 Miliar yang akan ditutupi dari alokasi pembiayaan daerah.
“Berdasarkan laporan, dewan menyetujui RAPBD Buleleng tahun 2024 untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng,” tandas Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna usai memimpin rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (24/11/2023).
Sesuai laporan akhir Banggar, kata Supriatna, setelah melalui pembahasan postur RAPBD Buleleng tahun 2024 disepakati dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,270 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 59,565 Miliar atau 2.69 % dibandingkan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 2,210 Triliun.
Sementara Belanja Daerah sebesar Rp 2,314 Triliun, mengalami peningkatan Rp 91,534 Miliar atau 4,12 % dibanding APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,223 Triliun.
“Jika dibandingkan besaran pendapatan daerah dan belanja daerah, maka RAPBD tahun 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp 44,6 Miliar yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah,” terangnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dirancang Rp 45 Miliar dan pengeluaran pembiayaan pada akhir pembicaraan tingkat I disepakati Rp 400 Juta dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD.
Supriatna berharap, setelah disetujuinya RAPBD tahun 2024 menjadi Perda Kabupaten Buleleng oleh DPRD Kabupaten Buleleng, proses selanjutnya bisa segera dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami juga berharap, sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan untuk memfokuskan dan mengoptimalkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Dan apa saran serta masukan anggota dewan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ranperda ini mendapat perhatian dari Pj. Bupati Buleleng,” tandas Supriatna diapresiasi Lihadnyana.
Selaku Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengapresiasi persetujuan dewan atas RAPBD tahun 2024 sebagai bentuk kerjasama, sinergitas eksekutif dan legislatif yang akan ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan verifikasi dan pengesahan melalui Pemprov Bali.
“Astungkara segera bisa disahkan menjadi Perda sehingga awal tahun 2024 nanti bisa direalisasikan sesuai rencana kerja yang disusun berdasarkan skala prioritas,” pungkasnya.(kar/jon)
