MANGUPURA- Sekitar 80 peserta yang berasal dari 10 perwakilan lembaga dan pemerintahan di Provinsi Bali hadir secara langsung dan sekitar 300 peserta hadir secara daring dalam Seminar Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak yang dilaksanakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (02/11/2023).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Ajib Rakhmawanto.
“Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan terkait pembinaan inovasi pelayanan publik. Kegiatan ini mengangkat tema Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Untuk Reformasi yang Berdampak. Alasan Bali dipilih menjadi lokasi pelaksanaan ini adalah karena Bali cukup aktif dalam pelaksanaan KIPP. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2013 hingga 2023, terdapat 42 pemenang top inovasi dari Bali,” ujar Ajib saat memberikan laporan.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.
“Saat ini dunia sedang bergerak memasuki era revolusi industri 5.0 dimana dengan penggunaan teknologi terjadi lompatan efisiensi dan produktivitas pada cara kerja, peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang selama ini tidak pernah disaksikan, peningkatan daya saing organisasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perubahan tersebut menuntut pemerintah beradaptasi dalam menyelenggarakan birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Diah.
Disampaikan juga bahwa Kementerian PANRB melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan inovasi pelayanan publik dan gerakan One Agency One Innovation yang telah dilakukan sejak tahun 2013.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si., Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, serta Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 Prof. Dr. IB Wyasa Putra, SH., M.Hum.
Dengan mengangkat tema Prospektif Pengembangan Hub JIPP di Provinsi Bali, I Wayan menyampaikan bahwa di Provinsi Bali sudah dilaksanakan replikasi beberapa inovasi di sebagian daerah. Replikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan tiap daerah.
Dalam materi selanjutnya, Siti Zuhro selaku Ketua Tim Panel Independen KIPP 2023 menyampaikan materi tentang Sinergi Pentahelix dalam Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik. Dirinya menyampaikan pentingnya peran serta pemangku kepentingan/kepala daerah dalam pelaksaan inovasi.
“Inovasi pelayanan publik ini penting untuk dapat mengakselerasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat,” ungkap Siti.
Ida Bagus selaku Ketua Tim Evaluasi KIPP 2023 memaparkan mengenai Membangun Inovasi Pelayanan Publik Berkelanjutan.
“Inovasi yang bagus adalah inovasi yang pentahelixnya tinggi. Yang mendapatkan nilai tinggi adalah inovasi yang berkelanjutan,” ujar Ida Bagus.
Disampaikan juga bahwa diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah untuk membangun dan menjaga keberlangsungan inovasi. Dukungan yang dibutukan adalah infrastukur dan anggran. Infrastruktur sendiri bisa berupa regulasi yang menjamin keberlangsungan inovasi.
Sebagai penutup, Diah menyampaikan bahwa inovasi harus konsisten dan dapat tereplikasi dengan baik sehingga dapat tercipta pelayanan publik berkelas dunia. (littt)
