MANGUPURA – DPRD Badung mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif, yang dibahas pada masa Persidangan Ketiga tahun 2023.
Tiga Ranperda tersebut adalah, Ranperda Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung I Wayan Sugita Putra, yang bertugas memaparkan dalam Sidang Paripurna, Senin (9/10/2023).
Pertama mengenai Ranperda Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi, disebutkan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945, regulasi khusus untuk desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan belum ada yang memadai, sehingga perdebatan tentang hal tersebut berlangsung terus menerus yang hanya terbatas tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa.
Beberapa permasalahan terkait dengan kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, serta ketergantungan pada pemerintah yang melekat pada desa, pada era digital seperti saat ini, banyak juga persoalan yang terjadi terkait desa. Termasuk mengenai data desa yang betul-betul sesuai dengan yang terdapat dilapangan.
“Data dengan presisi tinggi dan dengan sentuhan digital harus tentu dimulai dari desa, sehingga memberikan ruang keterbukaan dan kepastian yang dibutuhkan untuk membangun indonesia dari desa,”terangnya.
Berikutnya mengenai Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dikatakannya pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, petani mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan jenis komoditas dan usaha tani. Sedangkan pemerintah harus mengupayakan peningkatan kapasitas petani agar menjadi petani yang mandiri dan berdaulat.
Masih minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani telah membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam berusaha, sehingga mempengaruhi kinerja ketahanan pangan dan stabilitas nasional.
Padahal stabilitas nasional sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Dalan Ranpeda ini juga mencakup adanya proteksi dan pemberian insentif untuk petani.
Diantaranya pemberian subsidi bibit, pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan, obat-obatan, dan lain-lain, sarana prasarana, permodalan, subsisi pengembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan.
Pemberian insentif untuk penanganan pasca panen, peningkatan nilai tambah, temu usaha, pengembangan produk olahan dan agroindustri, pemberian insentif bagi petani atau kelompok tani yang mempertahankan lahannya tetap berkelanjutan sesuai kriteria, dan insentif promosi dan pemasaran produk pertanian lokal.
Sementara itu dalam Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sering ditemui pelayanan pemerintah yang sangat lamban, prosedur yang kadang berbelit, dan tidak ada kepastian, mengakibatkan banyaknya keluhan yang terjadi di masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik,”paparnya.
Saat ini kabupaten badung telah memiliki peraturan Bupati Badung Nomor 29 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan landasan bagi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Badung, sehingga perlu menetapkan produk hukum yang lebih tinggi di daerah berupa peraturan daerah. (litt)
