BULELENG – Upaya menyerap aspirasi publik terus dilakukan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain membuka layanan pengaduan, masukan saran dan kritik yang bersifat konstruktif terhadap 17 jenis layanan juga diserap melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).
“Melalui FKP melibatkan Jasa Raharja, Kepolisian,Akademisi, LPD, BUMDes, Dealer dan masyarakat, kita berharap mendapat masukan dan juga kritik yang bersifat konstruktif terkait 17 jenis layanan yang kami selenggarakan,” ungkap Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng I Gusti Adi Wijaya usai kegiatan, Selasa (27/6/2023).
Gusti Adi Wijaya didampingi Kepala Jasa Raharja Perwakilan Singaraja dan Kanit Regident Sat Lantas Polres Buleleng memaparkan aspirasi terkait penggunaan sepeda motor listrik yang harus didaftarkan atau teregistrasi, pembayaran iuran SWDKLLJ untuk asuransi kecelakaan, pajak air permukaan serta apresiasi warga Desa Galungan terkait layanan BUMDes Samsat, merupakan masukan berharga untuk peningkatan layanan.
“Saran masukan kami apresiasi, akomodir sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. Dengan jalinan komunikasi dan koordinasi serta kebijakan Gubernur Bali terkait keringanan pajak, target capaian PKB, BBNKB serta PAP dapat tercapai bahkan melampaui.
Hingga tanggal 27 Juni 2023, kata Adi Wijaya, realisasi PKB sebesar Rp 55.320.034.000,- atau 49,4 % dari target sebesar Rp 111.982.605.000,-.
“Untuk realisasi BBNKB sebesar Rp 52.601.043.000,- atau 78,94 % dari target sebesar Rp 66.633.001.000,- dan astungkara dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan segenap komponen masyarakat, terutama wajib pajak kendaraan bermotor, capaian PKB dan BBNKB tahun 2023 bisa melampaui target,” ujarnya.
Ia juga berharap perluasan layanan, mendekatkan tempat layanan dengan warga masyarakat dapat menggugah kesadaran untuk membayar pajak kendaraan. “Kami yakin, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tunggakan 89.000 kendaraan dapat dituntaskan karena pajak yang dibayarkan sangat dibutuhkan untuk program pembangunan,” pungkasnya. (kar,dha)
