BULELENG – Melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Selain menekankan tanggung jawab konstitusi sesuai ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2014 khususnya pasal 320 ayat 1 tentang penyampaian LKPJ APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, melalui nota pengantar juga dipaparkan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
“Ranperda tentang LKPJ APBD tahun 2022 yang disampaikan merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI, sebelumnya telah diaudit dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023,” tandas Lihadnyana dihadapan rapat paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (26/6/2023).
Secara umum, kata Lihadnyana, laporan keuangan tahun anggaran 2022 dan kondisi ekonomi makro yang merupakan gambaran struktur perekonomian, mencerminkan dinamika perekonomian pada masyarakat, perusahaan dan pasar ekonomi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi arah kebijakan pemerintah.
“Indikator sosial ekonomi, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin mencapai 6,21% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19. Pengangguran sesuai data BPS menunjukkan angka 5,20 % kemudian IPM Kabupaten Buleleng 73,45 poin dengan kategori tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,56 poin,” terangnya.
Laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tahun 2022 sebesar 3,11 % dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,22 % dan Inflasi sesuai data BPS menunjukkan angka 4,63 % berada dibawah tingkat inflasi Provinsi Bali sehingga Kabupaten Buleleng mendapat dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 11,4 miliar Kemenkeu Republik Indonesia.
Terkait pelaksanaan APBD tahun 2022, Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini memaparkan Pendapatan Daerah setelah perubahan dirancang mengalami kenaikan sebesar Rp 101,582 Miliar atau 4,89 % daru anggaran semula Rp 2,079 Triliun menjadi Rp 2,180 Triliun.
“Anggaran Belanja dan transfer dirancang setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 108,733 Miliar atau naik sebesar 5,11 % dari anggaran semula Rp 2,128 Triliun menjadi Rp 2,237 Triliun,” terangnya.
Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 72,39 Miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 16 Miliar dirancang pada perubahan APBD tahun 2022 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 56,39 Miliar, naik sebesar Rp 7,151 Miliar dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 49,239 Miliar. “Dari sisi belanja dan transfer terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp 157 Miliar dari anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp 1,237 Triliun, terealisasi sebesar Rp 2,079 Triliun atau 92,96 %,” urainya.
Posisi keuangan daerah dalam bentuk aset pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,957 Triliun meliputi aset lancar Rp 189,277 Miliar, investasi jangka panjang Rp 244,547 Miliar dan aset lainnya sebesar Rp 228,826 Miliar.
“Disamping komposisi aset tahun 2022, terdapat kewajiban sebesar Rp 40,804 Miliar yang terdiri dari kewajiban jangka pendek melihat aset daerah yang dimiliki dibandingkan kewajiban oper 31 Desember 2022, pemerintah daerah memiliki kekayaan bersih Rp 2,916 Triliun. Jika dibandingkan dengan kekayaan bersih tahun 2021 sebesar Rp 2,914 Triliun, maka kekayaan bersih meningkat sebesar Rp 2,298 Miliar, diperoleh dari Defisit dari laporan operasional Rp 55,091 Miliar dan koreksi bertambah yang diakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Rp 57,389 Miliar,” jelasnya.
Lihadnyana berharap nota pengantar yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan pada rapat-rapat berikutnya di DPRD Kabupaten Buleleng sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng. (kar,dha)
