KLUNGKUNG- Fraksi-fraksi di DPRD Klungkung kompak mempertanyakan nasib permohonan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertanyaan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna, Selasa (23/11).
Fraksi Hanura misalnya, mempertanyakan pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2022 dirancang sebesar Rp 1,1 triliun lebih khusus mengenai pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 786.813.540.610. Hanura mempertanyakan apakah sudah memperhitungkan cicilan dana PEN, mengingat pinjaman telah ditandatangani pada perubahan APBD 2021.
“Berapa besar cicilannya mohon penjelasan saudara Bupati?. Kemudian seberapa program pembangunan yang didanai dari pinjaman PEN sudah dilaksanakan ? mohon penjelasan saudara Bupati! ,” ungkap juru bicara Fraksi Hanura Wayan Buda Parwata.
Fraksi Hanura juga mempertanyakan anggaran promosi pariwisata ke luar negeri yang dianggarkan Rp 3.849.247.275, namun tidak disertai target kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung.
Fraksi Nasdem juga mempertanyakan soal PEN. Menurut juru bicara Fraksi Nasdem Ida Made Gayatri, PEN yang belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat bisa berdampak pada program tahun zaman yang sudah disepakati.
“Terkait dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian mengenai persetujuan dari pemerintah pusat yang pastinya akan berpengaruh pada program tahun jamak yang telah disepakati bersama. Mohon penjelasan Bupati,” ujar Ida Ayu Made Gayatri.
Setali tiga uang, Fraksi Gerindra juga menyampaikan hal serupa.
“Pelaksanaan tahun jamak di tahun ke-2 program yang didanai dari pinjaman PEN daerah 170 miliar, progresnya sampai dimana?. Mohon penjelasan saudara Bupati,” ungkap juru bicara Fraksi Gerindra Wayan Suarta.
Juru bicara Fraksi Golkar Wayan Mardana menyampaikan, terkait dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian persetujuan dari pemerintah pusat, ketidakpastian tersebut akan berpengaruh pada program tahun jamak yang telah disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD pada pembahasan KUA dan PPAS 2022.
“Pertanyaannya ; apa jadi kendala sehingga belum mendapat persetujuan pemerintah pusat mohon penjelasan Bupati,” ungkap Mardana.
Fraksi Persatuan Demokrat mendorong Bupati Suwirta melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan universal.
Fraksi PDIP, meminta pihak Bupati, sehubungan masih belum pulihnya perekonomian yang menyebabkan kontraksi minus dari sisi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid – 19, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Klungkung meminta agar segala belanja modal yang tidak urgen ditiadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih besar yang sempat tertunda dari tahun lalu.
Bupati menjelaskan pembiayaan infrastruktur dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan kepada pemerintah pusat saat ini masih berproses. Pinjaman PEN rencananya akan dipergunakan untuk mendanai pembangunan gedung rawat inap interna, gedung perawatan bedah dan alat kesehatan di RSUD Klungkung, pembangunan jalan di Nusa Penida dan SPAM Nusa Penida yang telah disepakati bersama. (yann)
