MANGUPURA – Semenjak Pandemi Covid-19, sejumlah bantuan baik bersumber dari dana pusat (APBN) maupun dana daerah (APBD) telah digulirkan untuk masyarakat di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyebut penerima bantuan hampir mencapai 50 % dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Badung. Sedangkan data terakhir jumlah warga miskin di Badung hanya 1,98 %.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memaparkan dari formulasi bantuan dari pemerintah pusat maupun APBD Badung prosentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai angka 50 % dari total Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Badung. “Angka 50 persen lebih Kepala Keluarga atau Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan dari pemerintah. Baik dananya bersumber dari APBN maupun APBD Badung,”jelas Suiasa di Puspem Badung, Rabu (10/6/2020).
Formulasi penerima bantuan yang dimaksud diantaranya, Program Sembako (APBD Badung) jumlah penerima 21.213 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau mencapai 16,63 %, Program Keluarga Harapan (PKH) (APBN) jumlah penerima 4.126 KPM atau 3,23 %. Bantuan Sosial Tunai (BST) (APBN) jumlah penerima 19.501 KPM atau 15,29 %. BLT Dana Desa (APBN) jumlah penerima 4.708 KPM atau 3,69 %.
Bansos Tenaga Kerja Formal (APBD Badung) target penerima bantuan 8.335 KPM atau 6,53 %. Bantuan Stimulus Usaha Informal (APBD Badung) jumlah penerima 4.000 KPM atau 3,13 %. Kartu Pra Kerja jumlah penerima 1.947 KPM atau 1,52 %. Jumlah penerima bantuan seluruhnya sebanyak 63.830 KPM atau 50,03 % dari total 127.569 KK di Kabupaten Badung. “Untuk penerima program Bansos Tenaga Kerja Formal datanya terus bergerak. Tapi kita siapkan anggaran Rp 15 miliar untuk 8.335 KPM,”terangnya.
Suiasa menegaskan dalam penyaluran bantuan pihaknya sangat ketat melakukan verifikasi data. Mengingat tidak diperbolehkan adanya dobel bantuan, atau satu KPM mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. “Untuk program bantuan yang sifatnya subtitusi atau sublimasi dari program pusat, kita tidak boleh mendahului pusat,”ujarnya.
Selain program bantuan diatas, bersumber dari APBD Badung, Pemkab Badung juga telah melaksanakan program pembayaran BPJS mandiri yang tidak mampu lagi dibayarkan oleh masyarakat dengan data terakhir sebanyak 1.658 peserta dan masyararakat yang tidak lagi dibayarkan kepesertaannya oleh perusahaan sebanyak 125.740 peserta. Pemkab Badung juga telah menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan, dan rencananya akan kembali digelar dalam waktu dekat. (lit)
