KLUNGKUNG – Dewan Klungkung melalui Komisi I meminta Satpol PP menindak tegas Cafe Beach Shack karena melanggar sempadan pantai di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida.
Ketua Komisi I DPRD Klungkung, I Wayan Mastra dikonfirmasi Sabtu (1/3/2025) menyampaikan, pihaknya belum mendapatkan jawaban tegas dari pihak Satpol PP.
Dalam rapat koordinasi (rakor)pada Jumat (28/2/2025) Mastra menyatakan kembali menanyakan sanksi yang diberikan kepada pemilik cafe. Terlebih Satpol PP sudah memberikan surat peringatan ketiga.
“Pertama saya tanyakan (dalam rakor) soal SOP (standar operasional presedur) punya tidak ?. Dijawab oleh kasatnya, Permendagri 16 tahun 2023, amanatnya penegakkan perda,” terang Mastra.
Menurut Mastra berdasarkan peraturan tersebut otomatis Satpol PP diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tegas.
“Kenapa (pj) bupati intervensi untum melakukan penundaan,” lontar politisi Partai Hanura ini.
Ia menyampaikan jawaban Kasatpol PP Dewa Putu Suwarbawa yang mengatakan dirinya dipanggil Pj Bupati untuk menunda eksekusi Cafe Beach Shack sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kasatpol PP bilang tidak berani melawan perintah bupati. Saya katakan ke Kasat, kami tidak ada menyarankan melawan bupati. Tapi berikan kajian dari tim yang benar ke bupati sehingga bupati tidak sampai mengeluarkan penundaan,” kata Mastra.
Mastra menyatakan kecewa dengan kinerja Kasatpol PP yang dinilainya tidak tegas. Termasuk proyek draenase di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, belum ada ada tindakan dari aparat penegak perda ini.
Mastra menegaskan, Komisi I meminta Satpol PP segera mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran sempadan pantai di Nusa Penida.
“Saya minta agar segera mengambil tindakan tegas dan kasatnya berjanji akan melaporkan kepada bupati terpilih,” demikian Mastra.
Cafe Beach Shack melanggar aturan(sempadan) pantai. Hal itu bisa menjadi masalah serius karena berkaitan dengan pelanggaran tata ruang, kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan pesisir.
Sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi berdasarkan undang-undang. Karena itu setiap aktivitas (pembangunan) di atas sempadan pantai mesti harus sesuai aturan.
Bangunan tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan untuk memulai membangun, merenovasi, merawat dan mengubah bangunan gedung sesuai yang direncanakan.
Cafe tersebut dinilai melanggar Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Selain itu,gedung tersebut juga dinilai melanggar Perda Kabupaten Klungkung nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. (yaan)
