Bupati Klungkung Made Satria memberikan arahan kepada staf sekaligus memotivasi kerja staf
KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi (Renaksi) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 dan Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada Kamis (27/2/2025).
Pada kesempatan itu Bupati Made Satria menyatakan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan pencapaian MCP dan SPI setiap tahunnya.
Kata dia, Inspektorat Kabupaten Klungkung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam mengawal peningkatan target tersebut melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan data tiga tahun terakhir, capaian MCP Klungkung pada tahun 2022 mencapai 94,81%, tahun 2023 sebesar 93,81%, dan meningkat menjadi 95,77% di tahun 2024. Sementara itu, indeks SPI mengalami penurunan dari 82,52 pada tahun 2022, menjadi 78,23 di tahun 2023, dan turun lagi ke angka 74,47 di tahun 2024.
Menangapi hasil tersebut, Bupati Satria mendesak pentingnya evaluasi dan tindak lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya menugaskan para pimpinan OPD untuk segera mengambil langkah-langkah strategi dengan meningkatkan koordinasi antar OPD serta instansi lainnya,” ujar Bupati Satria.
Ia juga menyoroti penurunan indeks SPI yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai bahan koreksi dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik.
“Terhadap pencapaian indeks tersebut, diharapkan pimpinan OPD dapat mereview rekomendasi hasil SPI yang saat ini masih dalam tahap finalisasi laporan,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Klungkung, I Made Sumiarta, menjelaskan bahwa SPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terkait risiko serta bahaya korupsi.
“SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi pihak internal, eksternal, dan ahli terhadap pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dijalankan instansi,” jelasnya.
Di sisi lain, MCP berfungsi untuk memetakan pencapaian target atas upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Pelaksanaan SPI sepenuhnya dilakukan oleh KPK melalui pengawasan terhadap responden internal, eksternal, dan para ahli,” demikian Sumiarta.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap dapat terus meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dan memperkuat integritas pelayanan publik. (yaan)
