BULELENG – Perbekel Desa Sudaji I Made Ngurah Fajar Kurniawan, hadiri paruman nuju Tilem Sasih Kaulu yang digelar Prajuru Desa Adat Sudaji.
Selain menekankan pelaksanaan dresta, awig-awig dan SK Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No : 161/SK/MDA-PBali/X/2024 tentang Perubahan atas Keputusan MDA Provinsi Bali No : 187/SK-P/ MDA-PBali/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng masa pelaporan Isaka Warsa 1945-1950 atau tahun 2023-2028 (masehi), melalui paruman juga diingatkan tentang prosedur tata kelola Pasar Tradisional Sudaji.
“Selaku perbekel, kami berupaya memfasilitasi mencarikan solusi persoalan yang terjadi selama ini di Desa Adat Sudaji,” tandas Perbekel Fajar Kurniawan usai Paruman Paranian Dalem, Nuju Rahina Tilem Sasih Kaulu di Wantilan Pura Dalem Sudaji, Kamis (27/2/2025).
Perbekel Fajar Kurniawan menegaskan, selaku kepala pemerintahan desa dinas pihaknya sama sekali tidak ingin, bermaksud mencampuri atau mengintervensi tata titi pengancan desa adat yang dilaksanakan berdasarkan dresta, awig-awig serta Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
“Selaku pengawom masyarakat, kami selaku perbekel wajib memberikan pengayoman kepada krama dalam menjaga adat istiadat, tradisi, seni serta budaya sebagai warisan adi luhung para leluhur, agar bisa berjalan sesuai dresta, awid-awig maupun ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi No. 4 tahun 2019,” tegasnya.
Ketika persoalan seperti ngadegang bendesa adat tidak terselesaikan melalui Paruman Paraning Desa nuju Rahina Purnama, maka menjadi kewajiban untuk memfasilitasi krama untuk ‘mesadu’ ke MDA Kabupaten Buleleng.
Upaya memfasilitasi krama ke MDA Buleleng, kata Fajar Kurniawan diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi krama terkait aturan dalam ngadegang bendesa adat.
“Dan krama merasa lega, setelah mendapatkan penjelasan terkait langkah apa yang harus dilakukan dalam menyikapi SK MDA Bali No : 161/SK/MDA-PBali/X/2024 tentang Perubahan atas Keputusan MDA Bali No : 187/SK-P/ MDA-PBali/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng masa pelaporan Isaka Warsa 1945-1950 atau tahun 2023-2028 (masehi). Dan tadi, kami sudah meminta Bendesa Adat untuk menyampaikan secara transparan berita acara hasil Paruman Paraning Desa, pada hari Minggu, 15 Desember 2024 kepada krama,” terangnya.
Bendesa Adat Jro Ketut Kertiasa menyatakan pengambil alihan Pasar Tradisional Sudaji dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
“Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2019, Desa Adat melalui BUMDa berhak mengelola aset desa adat, termasuk Pasar Tradisional yang ada diatas lahan milik desa adat, dan hal ini juga merupakan hasil paruman desa adat,” tandasnya.
Sementara terkait SK MDA Bali yang ditolak krama, Bendesa Kertiasa yang juga menjabat Kubayan menyatakan usulan pengangkatan bendesa dan prajuru adat dilaksanakan berdasarkan dresta, awig-awig dan paruman melibatkan serta prerarem Desa Adat Sudaji.
“Pengusulan dilakukan berdasarkan dresta berupa Tri Tunggal, Bendesa, Pasek dan Kubayan yang diangkat berdasarkan keturunan, dimana ketika bendesa meninggal dunia sementara masa jabatannya masih, maka sebagai penggantinya adalah kubayan. Selaku Bendesa Adat PAW, masa jabatannya hingga Tahun 2028,” tegasnya.
Bendesa Adat Kertiasa didampingi Jro Pasek Desa Adat Sudaji menegaskan, sesuai hasil Paruman Paraning Desa yang digelar hari Minggu, 15 Desember 2024, pihaknya sepakat untuk menyiapkan prosesi Ngadegang Bendesa Adat Sudaji pada pertengahan Tahun 2027 sebelum berakhirnya masa pelaporan Prajuru Adat Desa Adat Sudaji sesuai dengan SK MDA Provinsi Bali No : 161/SK/MDA-PBali/X/2024 tentang Perubahan atas Keputusan MDA Provinsi Bali No : 187/SK-P/ MDA-PBali/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng masa pelaporan Isaka Warsa 1945-1950 atau tahun 2023-2028 (masehi).
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan proses Ngadegang Bendesa Adat Sudaji sesuai dengan dresta, awig-awig Desa Adat Sudaji serta Perda Provinsi Bali No : 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,” pungkasnya. (kar/jon)
