DENPASAR – Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya merespon cepat desakan dan tuntutan anggota Forum Diskusi Transportasi (FDT) bersama mahasiswa untuk mempercepat beroperasinya kembali angkutan publik, bus Trans Metro Dewata (TMD) di Bali.
Dewa Mahayadnya yang akrab dipanggil Dewa Jack ini berjanji akan mengalokasikan anggaran perubahan dalam APBD Bali tahun 2025 ini.
Bahkan pengalokasiannya akan diusahakan bisa mendahului APBD Perubahan 2025. Penegasan itu disampaikan Dewa Jack saat menerima audiensi terbuka dengan FDT, mahasiswa Unud yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali, Kamis (27/2/2025).
Ketua DPRD Bali mengatakan, awal beroperasinya angkutan TMD ini merupakan bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada Provinsi Bali. Sebagai transportasi publik yang diperkenalkan kepada masyarakat dan selama dua tahun diberikan pelayanan secara gratis.
Dua tahun kemudian barulah dikenakan biaya dan sangat murah. Sayangnya, menjelang akhir tahun 2024 tepatnya 31 Desember operasionalnya dihentikan lantaran anggaran dari pemerintah pusat dihentikan.
“Kita dibuat sangat terkejut per 13 Desember 2024 menerima surat dari Kementrian Perhubungan dan 31 Desember 2024 operasional dihentikan dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Bali,”katanya.
Penyerahan operasional ini diakhir tahun anggaran, dipastikan pemerintah provinsi Bali belum bisa menindaklanjutinya. Hal itu dikarenakan pembahasan anggaran untuk APBD Bali 2025 sudah selesai dilakukan dan ketuk palu penetapan APBD 2025 pada bulan September 2024.
Terlebih lagi pada tahun 2024 menuju tahun 2025 terjadi transisi atau pergantian kepemimpinan di Bali. Sementara Gubernur Bali terpilih baru akan menyampaikan pidato pertamanya pada 4 Maret 2025 mendatang.
Meski demikian sudah ada komunikasi yang dilakukan dan Dewa Jack menyebutkan, sudah ada jawaban bahwa ada solusi yang akan dilakukan mengatasi masalah ini.
Dewa Jack menambahkan, mengatasi masalah ini membutuhkan kepastian dan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU harus di kaji secara matang. Sebab, anggaran yang dimanfaatkan mempergunakan anggaran APBD Perubahan 2025 akan dipakai penggunaan anggaran perubahan mendahuluii.
“Tetapi semua itu membutuhkan proses, kami bekerja melayani masyarakat, apapun tuntutan anda akan kami aspirasikan,”janjinya sembari menambahkan kita akan segera operasikan kembali TMD.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Bali Agus Pratiksa Linggih sangat menyayangkan bahwa Kadis Perhubungan Provinsi Bali Gede Wayan Samsi Gunarta sebanyak lima kali diundang rapat oleh Kementrian Perhubungan tidak pernah hadir.
“Lima kali diundang rapat oleh pemerintah pusat, kelima kalinya tidak pernah hadir,”ujarnya.
Politisi Golkar Buleleng ini juga sangat menyesalkan ketidakhadiran Kadishub Provinsi Bali dalam rapat-rapat di Kementrian Perhubungan di pusat.
Padahal yang dibahas merupakan persoalan transportasi dan dianggap hal yang sangat penting harus dihadiri oleh Kadishub.
Sementara dari diskusi pada audiensi terbuka dengan pimpinan DPRD Bali, FDT bersama mahasiswa mengajukan tiga tuntutan. Ketiga tuntutan tersebut pertama; mengalokasikan anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD.
Kedua; menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas dan ketiga; meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain. (arn/jon)
