MANGUPURA – Pemkab Badung tampaknya sangat berhati-hati sebelum melaksanakan program-program populis, salah satunya bantuan hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK). Penyusunan regulasi program ini sedang dimantapkan, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menyalahi aturan.
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, selaku leading sector program ini. Ditemui di Puspem Badung, Senin (24/2/2025), Alit Sucipta atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Bota, memberikan dua penekanan, atas pelaksanaan program ini.
Yakni, tepat sasaran dan tidak melanggar regulasi. “Terkait program bantuan hari raya keagamaan harus kita komunikasikan dengan baik. Sehingga pada saat kami memberikan bantuan itu, satu tepat sasaran dan yang kedua tidak menyalahi regulasi,” kata Gus Bota.
Saat ini lanjut dia, sedang dirancang regulasi sebagai dasar pemberian bantuan hari raya keagamaan. Dalam regulasi ini termuat pula persyaratan siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan hari raya. “Astungkara di hari raya terdekat ini, yaitu Idul Fitri bantuan hari raya bisa direalisasikan,” ucapnya.
Seperti yang diketahui ada sejumlah persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini. Diantaranya, memiliki penghasilan (take home pay) dibawah Rp 5 juta sebulan. Non ASN maupun TNI/Polri, serta ber-KTP Badung dan berdomisili selama 5 tahun, dengan surat keterangan dari Kepala Lingkungan setempat. (lit,dha)
