BULELENG – Melalui pertemuan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, Desa Adat Panji dan Desa Adat Galiran akhirnya mengetahui tujuan reklamasi Pantai Penimbangan oleh Paguyuban On On Liang Manah adalah untuk parkir dan pendukung kegiatan ritual di Pura Segara Penimbangan.
Terkuaknya tujuan dari reklamasi, juga sekaligus menyadarkan Desa Adat Galiran dan Desa Adat Panji untuk bersama-sama menjaga ‘wewidangan’ (wilayah,red) masing-masing dari ancaman abrasi, dengan tetap mengacu pada aturan perundang- undangan yang berlaku.
“Sebenarnya, siapapun dapat mengajukan pemanfaatan sempadan pantai, sepanjang mampu memenuhi persyaratan, terlebih sifatnya untuk pengamanan dari abrasi,” tandas Ida Bagus Ngurah Partha mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali pada pertemuan di Wantilan Pura Segara Penimbangan, Desa Bhaktiseraga Kecamatan Buleleng, Selasa (25/2/2025).
Selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ngurah Partha menegaskan, seyogianya seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib mendapatkan ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali.
“Permohonan ijin pemafaatan ruang laut termasuk sempadan pantai dilaksanakan berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043, termasuk pemanfaatan sempadan pantai dan pengamanan sempadan pantai sebagaimana dilakukan di areal Pura Segara Penimbangan,” tegasnya.
Proses mendapatkan ijin tidak lama, hanya 14 hari jika persyaratan lengkap, baik oleh perorangan, badan hukum maupun badan usaha.
“Yang terpenting adalah ada sketsa, gambar perencanaan, tujuan dan anggaran sebagai perijinan dasar untuk pengurusan ijin selanjutnya apabila diperlukan analisa dampak lingkungan sesuai dengan dampak resiko dari kegiatan yang dilakukan, apalagi ini untuk parkir,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, I Gusti Ngurah Murjeki dari Desa Adat Panji Kecamatan Sukasada dan Ketut Jengiskan selaku Pengliman Desa Adat Galiran Desa Bhaktisegara mengaku sangat terbantu dan mengapresiasi penjelasan dari DPK Provinsi Bali sebagai bentuk pencehan.
“Kami mengepresiasi penjelasan dan petunjuk yang diberikan sebagai pencerahan yang akan menjadi dasar kami bertindak kedepan, untuk merencanakan bersama pengamanan sempadan Pantai Penimbangan sehingga aman dan nyaman bagi Krama Desa Adat Panji dalam melaksanakan kegiatan persembahyangan di Pura Segara Penimbangan dan juga kami di Desa Adat Galiran untuk beraktifitas termasuk dalam konservasi biota laut berupa penyu di Pantai Penimbangan,” tandas Jengiskan diapresisai Gusti Murjeki.
Selaku Wakil Kelian Desa Adat Panji, Gusti Murjeki sepakat untuk duduk bersama, merencanakan pengaman pantai yang dibutuhkan sekaligus memohon ijin kepada pihak berweneng, baik DKP Bali maupun BWS Bali Penida sehingga perencanaan pembangunan memenuhi syarat teknis pengaman pantai. (kar/jon)
