BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng mengundang Elemen Masyarakat Pemuteran (EMP) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Buleleng.
Selain menyampaikan apa yang telah dilakukan wakil rakyat melalui Komisi I dan III, pada pertemuan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng juga ditegaskan sikap wakil rakyat terhadap kisruh pensertipikatan tanah negara di Kawasan Suci Bukitser atau Bukitsergate.
“Sikap DPRD Buleleng sangat jelas, mendorong lembaga Kepolisian Resor Buleleng melakukan penyelesaian permasalahan terkait penerbitan SHM yang sebelumnya merupakan tanah negara di Kawasan Bukit Ser Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak,” tandas Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya saat memimpin rapay di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (24/2/2025).
Ngurah Arya didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gde Wandira Adi, Maje Jayadi Asmara dan Made Widana menegaskan, DPRD Kabupaten Buleleng juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada warga masyarakat yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Pemuteran (EMP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Nusantara yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan tertib, atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum pada proses permohonan tanah negara menjadi SHM di Kawasan Bukitser Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak.
“Kami berharap, persoalan Bukitsergate ini dapat diselesaikan dengan baik oleh instansi, aparat penegak hukum sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku,” tandas Ngurah Arya diapresiasi sejumlah tokoh LSM seperti Antonius Kiabeni Sanjaya dari LSM Genus dan Gede Budiasa dari Garda Tipikor Indonesia.
Selaku Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusnatara, Antonius Sanjaya Kiabeni didampingi anggotanya Gede Karang Sadnyana mengapresiasi sikap DPRD Kabupaten Buleleng sebagai spirit, motivasi dalam memperjuangkan tanah negara yang disertipikatkan dengan sewenang-wenang oleh oknum dan mengarah pada praktek mavia tanah.
“Rekomendasi DPRD Buleleng ini bukan satu-satunya dukungan bagi kami untuk mengungkap kejahatan di Bukit ser, besok kami juga mendapatkan rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali dalam mengungkap Bukitsergate yang kami juga sudah laporkan ke Kejati Bali,” tandas Anton dibenarkan Gede Karang Sadnyana.
Selaku pentolan LSM Gema Nusnatara, Karang Sadnyana juga mengingatkan selain rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng, aparat penegak hukum juga hendaknya memperhatikan proses hukum SHM Pagar Laut Tanggerang sebagai yurisprodensi dalam penanganan kasus Bukitsergete. (kar/jon)
