
BADUNG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung telah bergerak melakukan inspeksi lapangan terhadap laporan dugaan pembuangan limbah oleh akomodasi wisata vila yang mengakibatkan tergerusnya tebing Pantai Labuan Sait, Pecatu. Sampelnya telah diambil, untuk kemudian diuji laboratorium.
Seizin Kepala Dinas DLHK Badung, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Badung, I Nyoman Sumantra mengungkapkan, pihaknya sesungguhnya sudah dua kali mendatangi akomodasi wisata bersangkutan. Saat pertama, pengecekan belum bisa dituntaskan lantaran unit yang disasar masih terisi hunian.
Pengecekan kedua, kata dia, dilaksanakan pada Senin (17/2/2025). Hasilnya, diketahui bahwa akomodasi wisata tersebut memang benar melakukan pembuangan air ke arah tebing Pantai Labuan Sait. “Backwash air kolam renangnya langsung dibuang ke tebing pantai. Saya sudah langsung melihat kondisi pipa pembuangannya,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).
Kuat dugaan, hal itu telah dilakukan secara terus-menerus. Bahkan sedari awal beroperasinya akomodasi wisata bersangkutan. Namun karena sebelumnya vegetasi di sekitar pipa pembuangan masih bagus, maka aktivitas itu seolah luput dari perhatian masyarakat.
“Begitu kemudian tebing runtuh dan air mengucur deras, baru masyarakat menyadari kalau di sana ada limpasan air ke tebing,” sambungnya.
Saat inspeksi lapangan kedua, kata Sumantra, juga telah dilakukan pengambilan sample air bersama-sama Unilab. Untuk kemudian diuji laboratorium, guna mengetahui apakah melebihi baku mutu atau tidak.
Pemeriksaan dokumen dimiliki, juga sudah dilakukan. Namun sayangnya, pada saat itu pihak vila belum bisa menunjukkan dokumen lingkungannya. “Yang ada hanya sebatas rekomendasi lingkungan,” ucapnya.
Sumantra berharap, koordinasi lanjutan bersama Legal dari vila bersangkutan dapat segera dilakukan. Tentunya dengan secara lengkap membawa dokumen lingkungan dimiliki. Karena melalui dokumen itulah akan diketahui terjadi ketidaktaatan atau tidak.
“Kalau terbukti tidak taat, jelas kami akan lakukan penindakan dengan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah,” ungkapnya sembari mengungkapkan bahwa menurut informasi yang ia terima, kejadian tersebut juga telah mendapat atensi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan desa adat setempat.
Di sisi lain, pihak vila juga diarahkan untuk segera melakukan pengolahan terhadap air backwash-nya. Yang mana hasil pengolahannya, kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. “Itu harus mereka lakukan dalam jangka pendek ini,” tegasnya sembari mengingatkan agar operasional ke depan haruslah senantiasa mengikuti kaidah-kaidah dalam dokumen lingkungan. (adi)