
DENPASAR – Untuk apa ada seleksi yang panjang, kalau toh hasilnya dicurigai banyak intrik dan kejanggalan. Tahapan dilalui, hasilnya tidak transparan ujung-ujungnya sedikit mengecewakan. Begitulah ungkapan beberapa peserta seleksi seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali masa jabatan 2024-2027 saat mengadakan temu media guna mendesak adanya transparansi proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Salah satu diantaranya , I. G.N. Erlangga Bayu Rahmanda Putra yang awalnya berada di peringkat pertama sesuai hasil uji kompetensi, berubah menjadi peringkat delapan usai Fit dan Proper Test dimana pada saat itu pengujian dilakukan oleh Komisi I DPRD Bali. Merasa ada yang janggal, Erlangga pun sempat bertanya ke staf Komisi 1 DPRD Bali yang mengundangnya.
“Saya sempat hubungi staf komisi yang mengundang saya katakan, Pak boleh tidak kita minta rekapan nilai apa saja yang dinilai dasar dan bobotnya bagaimana dan gimana uji kompetensi digunakan itu, tapi tidak direspon,” jelas, Erlangga di Kubu Kopi, Kamis (20/2/2025).
Erlangga menceritakan tes berjalan seperti biasa saja sebab menggunakan sistem komputer dan nilai atau hasil tes langsung keluar. Sehingga tidak ada intervensi pada tes komputer juga pada tes psikologis yakni tes IQ dan interview. Perubahan dirasa begitu masuk ke Fit dan Proper Test yang berlangsung di DPRD Bali. “Yang uji kompetensi dari CAT seperti tes CPNS jadi mengerjakan kompetensi kita komputer banget (nilai) langsung keluar murni. Ditambah psikologis itu yang kompetensi yang hasil akhir itu di DPRD,” bebernya.
Pengalaman berharga ini menurutnya tentu akan menghasilkan citra buruk bagi masa depan generasi berikutnya. “Untuk apa buang-buang anggaran membentuk pansel, kemudian tes segala , kalau toh nilainya tidak menjadi acuan perangkingan kan rugi karena semua proses ini secara detail ditetapkan, seperti membuat makalah, presentasi nyatanya ketikan diberikan waktu untuk penyampaian tidak konsisten, harusnya 3 menit belum 2 menit disuruh stop, jadi kesungguhan itu tidak ada, ingat ini semua menggunakan anggaran APBD, sayang sekali,” ucap Erlangga.
Namun Erlangga menegaskan tidak akan menuntut atau mengganti hasil yang sudah ditetapkan, yang diinginkan ke depan apakah incumbent itu bisa melanjutkan untuk kedua kalinya ya tak usah lagi ikut seleksi, jadikan dan tetapkan kembali menjabat dan lantak, tanpa buang-buang anggaran. Ia khawatirkan kejadian ini akan terus berlangsung kedepannya.
Latar belakang I. G.N. Erlangga Bayu Rahmanda Putra merupakan seorang pengusaha bergerak di entertain sejak Tahun 2005. Aktif di bidang seni serta beberapa film sudah dibuat dan saat ini mengajar di Kampus Undiknas.
Senada dengan peserta lainnya I Made Sudarma yang mengikuti seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali mempertanyakan terkait sistem penilaian tes untuk menjadi anggota KPID Bali. Sebab sesuai hasil uji kompetensi Sudarma berada pada peringkat lima lalu usai Fit dan Proper Test berubah menjadi peringkat tujuh belas.
“Sah-sah saja sebenarnya entah ini politis atau benar-benar bisa independen. Kalau memang incumbent layak untuk maju ke periode kedua langsung saja ke periode selanjutnya sekaligus dua periode selesai. Seperti yang disampaikan kalau tidak punya akses ke dunia politik sama dengan nol atau zero,” beber, Sudarma.
Sementara I Made Sudarma merupakan seorang praktisi artis, penyanyi Bali, seorang MC, mengajar public speaking dan penyiaran aktif disalah satu stasiun televisi. Sebelumnya, lima incumbent KPID Bali lolos menjadi anggota KPID Bali periode 2024-2027. Hal ini berdasarkan usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti oleh 22 peserta calon anggota KPID Bali pada 17 Februari 2025 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali. Dari hasil seleksi tersebut, lima diantaranya merupakan incumbent dan dua lainnya merupakan pendatang baru. (sur)