MANGUPURA – Rencana pelaksanaan sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dipastikan batal. Pasalnya, setelah pelantikan di Istana Negara, seluruh kepala daerah akan langsung mengikuti retret di Akmil Magelang.
Sidang paripurna istimewa dengan agenda pemberhentian pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung periode sebelumnya serta serah terima Bupati dan Wakil Bupati Badung masa jabatan 2025-2030 itu pun belum ada kepastian hingga saat ini. Padahal rencana awal sidang paripurna istimewa akan dilaksanakan 21 Februari 2025.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat dikonfirmasi mengaku sampai saat ini belum mendapat arahan dari pemerintah pusat. “Mengenai pelaksanaan sidang paripurna istimewa kami belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat,” ucapnya. Namun saat pelantikan di Istana Negara pihaknya mendapat undangan.
Diakui kehadiran ketua DPRD untuk menyaksikan pelantikan dan akan dilakukan serah terima langsung. Sehingga jika informasi itu benar dan dilakukan serah terima secara langsung, kata politisi asal Kuta itu kemungkinan tidak ada sidang paripurna istimewa.
“Kemungkinan tidak ada sidang paripurna istimewa jika saat pelantikan dilakukan serah terima secara langsung. Kecuali memang ada pengumuman dari pemerintah pusat untuk melaksanakan sidang paripurna istimewa,” jelasnya sembari mengatakan kalau tidak ada cukup selesai saat pelantikan di Jakarta.
Sementara dikonfirmasi terpisah Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Badung Nyoman Sujendra juga mengatakan hal yang sama. Dirinya mengaku belum ada arahan pasti terkait sidang paripurna istimewa setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Kami belum mendapat arahan, apa mungkin setelah pembekalan dilakukan atau sama sekali tidak dilaksanakan,” jelasnya. Pihaknya mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan hal tersebut. Mengingat surat terakhir yang diterima, pelaksanaan serah terima bupati dan wakil bupati bisa dilaksanakan setelah pelantikan. (lit,dha)
