DENPASAR – Ratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Bali Tidak Diam. turun melakukan aksi demo ke kantor DPRD Bali Renon Denpasar, Senin (17/2/2025).
Kehadiran mahasiswa di halaman kantor DPRD Bali sambil membentangkan sejumlah spandul diantaranya bertuliskan; Hemat Pangkal Kaya, Efesiensi Pangkal Kebodohan, Aliansi Bali Tidak Diam. Indonesia Gelap Darurat Pendidikan, Makan Aja Gratis, Pendidikan Kok Bayar.
Dalam aksi demonya, sempat terjadi negosiasi yang sangat alot di halaman gedung dewan antara mahasiswa dengan Sekretaris Dewan Gusti Ngurah Wiryanata didampingi staf. Sebab, mahasiswa menolak diterima di Wantilan DPRD Bali dan mahasiswa minta diterima di halaman kantor dibawah terik matahari.
Setelah pendekatan dilakukan kedua pihak, akhirnya mahasiswa mau diterima di Wantilan DPRD Bali dan pimpinan siap menemui mahasiswa bersama wakil pimpinan dewan dan anggota komisi.
Setelah ratusan mahasiwa memasuki Wantilan, barulah Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Wakil Ketua III DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra menuju wantilan. Turut didampingi oleh Ketua Komisi III Nyoman Suyasa, Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta dan sejumlah anggota komisi.
Mengawali pertemuan Sekretaris Dewan Gusti Ngurah Wiryanata memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk angkat bicara menyampaikan aspirasinya. Diawali oleh Ketua BEM Universitas Udayana Indra Diasa mengatakan kehadiran mahasiswa ke gedung dewan untuk menyuarakan apa yang dirasakan atas kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Mereka mempertanyakan efesiensinya kedepan sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dan Pelaksanaan APBD dan APBD tahun anggaran 2025 dan Surat Mentri Keuangan No: S-37/MK.02/2025. Salah satu isinya yang disoroti mahasiswa masalah anggaran pendidikan di potong.
Menurut mahasiswa hal itu sangat berdampak pada anggaran pada pendidikan di Perguruan Tinggi. Olehkarenanya mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk segera membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan dibatalkan.
“Setelah aspirasi kami sampaikan, kami ingin tahu, aspirasi mahasiawa akan dibawa kemana? Jangan sampai aspirasi mahasiswa menjadi momentum sesaat saja,”ujarnya.
Setelah Ketua BEM menyampaikan tujuan kedatangan mahasiswa dalam melakukan aksi demonya dilanjutkan oleh mahasiswa lainnya sekaligus membacakan pernyataan mahasiswa dan meminta kepada Ketua DPRD Bali untuk menandatanganinya dan diteruskan ke Presiden Prabowo melalui Kementrian Dalam Negeri.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan sampai saat ini anggaran APBD Pemprov Bali tahun 2025 belum terdampak terhadap kebijakan efesiensi anggaran yang disampaikan pemerintah pusat. Bahkan APBD Bali telah mengalokasikan anggaran pada pendidikan 20 persen.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Bali yang akrab dipanggil Dewa Jack ini berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa akan menyerahkannya ke Kementrian Dalam Negeri.
“Pang sing omong-omong doen. Saya akan sampaikan, kongkritnya kedepan, melalui kelompok ahli dalam bentuk surat disampaikan kepada presiden melalui Mendagri. Kami benar- benar bersurat ke Mendagri,”janjinya.
Dalam kesempatan tersebut Dewa Jack juga menyampaikan APBD tahun anggaran 2025 sudah ditetapkan November tahun 2024 lalu, telah ditetapkan lewat paripurna DPRD Bali.
“Kalau efesiensi anggaran sampai 17 Pebruari 2025 dan APBD Bali telah ditetapkan lewat paripurna. Ada Inpres yang datang dan Bali sebagai daerah yang dipimpin gubernur dan diawasi oleh DPRD Bali. Anggaran di provinsi Bali aman, sama sekali belum ada pemotongan atau sesuai instruksi Inpres,”katanya.
Selanjutnya, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 dilantik, selanjutnya akan mengikuti retret selama seminggu di Magelang dan 28 Pebruari 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur baru kembali ke Bali dan tanggal 4 Maret, DPRD Bali baru akan melakukan sidang paripurna istimewa di DPRD Bali.
Pada rapat paripurna istimewa tersebut kita akan mendengarkan pidato pertama Gubernur Bali terpilih yang dipilih oleh rakyat Bali untuk diperkenalkan kepada rakyat Bali dan seluruh tokoh masyarakat Bali. Setelah paripurna barulah DPRD Bali membahas Inpres.
Perubahan anggaran seperti apa, Gubernur Bali terpilih yang akan menyampaikan ke DPRD Bali.
Dalam pembahasan nanti dewan berjanji akan memasukan apa yang menjadi usulan-usulan Mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam.
Sebab suara mahasiswa juga merupakan aspirasi rakyat Bali yang harus didengar disamping aspirasi dari berbagai komponen masyarakat Bali.
“Kami di DPRD Bali sifatnya hanya menerima dan kemudian memberikan pertimbangan kepada gubernur yang selanjutnya untuk menetapkannya menjadi Keputusan DPRD Bali,”pungkasnya. (arn/jon)
