JEMBRANA – Persoalan pegawai non ASN di Pemkab Jembrana yang dirumahkan akibat implementasi UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN, dibahas serius dalam rapat kerja DPRD Jembrana di ruang rapat utama Senin (10/2). Rapat dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi.
Sementara di pihak eksekutif hadir Sekda Jembrana I Made Budiasa, Asisten Administrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Siluh Natalis Semarandani.
Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi mengatakan rapat ini penting sebagai bentuk tanggung jawab menindaklanjuti kebijakan nasional terkait pegawai non ASN. Melalui rapat ini apapun yang menjadi keputusan nantinya tetap ada keberpihakan ke para pegawai non ASN.
“Pegawai non ASN telah mengabdi selama bertahun-tahun. Untuk itu, kami harap ada solusi terbaik bagi mereka, terutama yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tandas Sutharmi.
“Terkait persoalan ratusan pegawai non ASN yang dirumahkan, kami banyak menerima keluhan dari mereka. Agar persoalan ini makin jelas dan nasib para pegawai non ASN berikut persoalan gajinya,” tambahnya.
Dalam rapat ini, dewan merekomendasikan ke Pemkab, agar segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi pegawai Non-ASN agar hak-hak mereka, termasuk nafkah, dapat segera dibayarkan.
Kedua, mengkomunikasikan dan menyiapkan regulasi serta anggaran untuk pengadaan tenaga outsourcing guna memenuhi kebutuhan tenaga pramusaji, sopir, dan penjaga malam di lingkungan pemerintahan.
Berikutnya mengupayakan konsultasi kembali ke kementerian terkait nasib tenaga kontrak yang sebelumnya masuk dalam database, tetapi akunnya terblokir saat mengikuti seleksi CPNS.
Pansel diharapkan segera melaporkan data mereka ke kementerian agar mendapatkan kesempatan mengikuti tes PPPK kembali.
Melalui rapat kerja ini, Sri Sutharmi berharap dapat menemukan solusi terbaik bagi pegawai Non-ASN di Kabupaten Jembrana, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan regulasi nasional dan kondisi keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis agar kesejahteraan pegawai Non-ASN tetap terjamin dan proses transisi ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. Sementara, Sekretaris Daerah I Made Budiasa menanggapi dengan baik usulan tersebut, dan pihaknya akan segera menindaklanjuti atas apa yang menjadi masukan pimpinan dan anggota DPRD Jembrana. (ara,dha)
