BADUNG – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung hadir memenuhi undangan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk ikut melakukan pembahasan kesehatan melalui Mini Lokakarya Lintas Sektor yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan, Selasa (21/1/2025). Kesempatan tersebut sekaligus digunakan sebagai kunjungan lapangan, guna menyelami kendala di masyarakat khususnya berkenaan dengan kesehatan.
Untuk diketahui, rombongan dewan ketika itu secara langsung dipimpin oleh Ketua Komisi IV, I Nyoman Graha Wicaksana. Hadir ketika itu Anggota Komisi IV, I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja, dan I Wayan Joni Pargawa. Di samping itu, tampak hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, serta perwakilan Danramil Kuta Selatan.
Dalam sambutannya, Graha menyebut kehadiran Komisi IV tersebut merupakan wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif. Yang mana untuk diketahui, Komisi IV adalah komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, di antaranya meliputi Dinas Kesehatan. “Jadi kita harus bersinergi, harus paham terhadap apa yang menjadi permasalahan,” sebutnya.
Kuta Selatan, kata Graha, adalah kecamatan terluas kedua di Kabupaten Badung. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Badung, yang mencapai angka 130 ribu jiwa. “Jadi sudah seyogyanya fasilitas kesehatan itu harus yang nomor satu. Kita akan terus mendorong supaya bisa dianggarkan di APBD 2026,” ucapnya.
Dalam Mini Lokakarya tersebut, ada sejumlah penyampaian diterima rombongan Komisi IV, berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat atensi. Satu di antaranya yakni berkenaan dengan kebutuhan Puskesmas tambahan. Karena hingga saat ini, Kuta Selatan yang sedemikian luas, baru memiliki satu Puskesmas saja.
“Jadi kami mengimbau agar nanti waktu penyusunan anggaran, atas seizin pimpinan DPRD, supaya pembangunan Puskesmas ataupun fasilitas yang ada di Kuta Selatan ini diprioritaskan,” ucap Graha menanggapi usulan tersebut.
Hal itu, kata Graha, berkenaan pula dengan status Kuta Selatan sebagai wilayah pariwisata. Yang mana kesehatan, juga merupakan sebuah isu penting yang harus diperhatikan. “Jangan sampai misalnya karena banyaknya kasus demam berdarah, kemudian ada travel warning,” ucapnya sembari mengaku sangat mendukung upaya-upaya Dinas Kesehatan melalui fungsi dewan sebagai budgeting dan legislasi.
Baginya, Kuta Selatan minimal memiliki dua Puskesmas. Bahkan selain itu, juga perlu adanya rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. “Hasil dari Mini Lokakarya kali ini nantinya akan kami rekomendasikan ke pimpinan kami di DPRD, yang nantinya pada waktu rapat Banggar agar dibahas dan dijadikan prioritas,” pungkasnya. (adii)
