MANGUPURA – Pj Sekretaris Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba memimpin rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Badung Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kab. Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (9/1) tersebut diikuti seluruh anggota TAPD, Kepala OPD, Camat, serta pejabat teknis terkait, hadir untuk memberikan masukan dan melakukan pengharmonisasian atas rancangan program prioritas daerah.
Pj Sekda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan perencanaan anggaran yang berbasis pada data empiris, berorientasi pada hasil (outcome-oriented), dan sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi, serta menyoroti bahwa perencanaan anggaran merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Ia juga menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus berbasis pada asas manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah fondasi utama dalam penyusunan APBD. Selain itu, perlu ada upaya konsisten untuk mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Surya Suamba.
Pertemuan perdana di Tahun 2025 ini mengangkat beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rapat ini mencakup antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana TAPD menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, khususnya dari sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi daerah, dan potensi-potensi sumber pendapatan lain.
Terhadap peningkatan kualitas layanan dasar, kebijakan alokasi anggaran akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pj Sekda menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Pangdam dan Danrem, membahas program ketahanan yang mencakup dua aspek utama, yaitu ketahanan pariwisata dan ketahanan pangan, yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan TNI.
Dari aspek ketahanan pariwisata, perhatian utama diberikan pada kebersihan kawasan pariwisata, khususnya di area pantai. Ini sejalan dengan visi Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Untuk ketahanan pangan, inisiatif akan difokuskan pada swakelola pembangunan jaringan irigasi dengan bahan dari OPD dan tenaga kerja dari TNI.
“Kerja sama dengan Dinas Pertanian juga telah direncanakan untuk penyediaan bibit dan sarana pendukung. Penanaman akan melibatkan partisipasi TNI, dengan prioritas pemanfaatan lahan tidur milik masyarakat melalui kerja sama berbasis MoU. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Terkait program makan bergizi gratis untuk siswa, telah dipastikan bahwa anggarannya berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah akan memfasilitasi kesiapan dapur umum yang sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur umum dirancang melayani hingga 3.000 siswa per zona geografis (utara, tengah, dan selatan), dengan prioritas awal pada zona utara. “Penentuan lokasi dapur umum akan disesuaikan dengan ketersediaan bangunan pemerintah daerah atau fasilitas yang disewa menggunakan anggaran BGN, ” ungkap Pj Sekda.
Untuk pembahasan program, ditekankan bahwa penyusunan anggaran harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta mengintegrasikan target pembangunan nasional yang relevan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan sebelumnya menjadi landasan penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dalam diskusi, TAPD berhasil merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Diinstruksikan agar setiap OPD segera menyelesaikan pemetaan kebutuhan program secara terperinci, dengan memperhatikan prinsip value for money.
“Seluruh proses ini harus dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan tetap memprioritaskan program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi anggaran sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi pedoman utama,” pungkas Pj Sekda. (litt)
