MANGUPURA – Komisi III DPRD Badung mengapresiasi langkah pemerintah, yang melakukan pengendalian belanja sehingga APBD tahun 2024 tidak menimbulkan defisit. Meski demikian, komisi yang membidangi masalah anggaran ini mengingatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kedepannya, lebih cermat dalam menghitung target pendapatan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mengakui, sempat ada kekhawatiran terjadinya defisit pada akhir tahun anggaran 2024, mengingat target pendapatan daerah tidak tercapai. Pendapatan dari sektor pajak hanya tercapai Rp6,7 triliun lebih dari target sebesar Rp9,2 triliun lebih. Sedangkan belanja yang dipasang sebesar Rp12 triliun lebih. “Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melakukan langkah-langkah pengendalian belanja, sehingga di akhir tahun kita tidak mengalami defisit,” kata Ponda Wirawan yang dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).
Langkah pengendalian belanja dilakukan secara efektif, terbukti kegiatan yang bersifat mandatory seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Pengendalian belanja dengan melakukan evaluasi kegiatan yang sifatnya tidak mendesak lanjut Ponda Wirawan, terjadi efisiensi dalam bentuk Silpa sebesar Rp366 miliar. “Bahkan dari efisiensi tersebut kita rencananya menambah penyertaan modal ke BPD Bali sebesar Rp200 miliar,” ujarnya. Silpa yang muncul ini diarahkan untuk pembiayaan kegiatan pada tahun anggaran 2025.
Seperti yang diberitakan sebelumnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak pada tahun 2024 belum bisa tercapai. Namun dengan melakukan pengendalian belanja yang baik, APBD Badung tahun 2024 tidak terjadi defisit.
Target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp11,3 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp8,4 triliun. Belanja ditarget Rp12 triliun lebih dan terealisasi Rp8,8 triliun, sehingga terjadi kekurangan defisit sebesar Rp377,2 miliar lebih.
Kekurangan anggaran ini ditutup oleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp993,9 miliar lebih, sehingga ada surplus anggaran sebesar Rp616,6 miliar. Nah, anggaran ini sebesar Rp200 miliar lebih digunakan untuk penyertaan modal di BPD Bali. Dengan perhitungan ini muncul silpa sebesar Rp366,6 miliar lebih. (lit,dha)
