BADUNG – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) belum lama ini telah menetapkan 146 orang petugas Imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Fungsinya, diantaranya yakni mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
“Pimpasa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program akselerasi Kementerian Imipas kedelapan, yang menekankan pada pencegahan TPPO dan TPPM,” ungkap Menteri Imipas, Agus Andrianto.
Ditegaskan dia, masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Termasuk memilih kesempatan bekerja di luar negeri. Namun demikian, pemerintah dirasa perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalam proses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Pimpasa, sambung dia, merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan TPPM, khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural.
“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap informasi keimigrasian,” lanjutnya.
Dibeberkannya pula, mengacu pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27 Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965. Jumlah itu naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021.
Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita. Sedangkan dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurut Menteri Agus, selama ini tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan iming-iming kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.
Oleh karena itu, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi pihaknya secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.
“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imipas mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. (adi,dha)
