BULELENG – Perbedaan mecolok terkait perkembangan pariwisata antara Bali Selatan dengan Bali Utara maupun kabupaten lainnya di Bali seperti Bangli, Karangasem dan Jembrana mendapat perhatian khusus IGK Kresna Budi.
Selain solusi jangka panjang, dari aspirasi pelaku pariwisata yang diakomodir dengan berdiskusi bersama pakar, mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2019-2024 ini mengusulkan ‘Moratorium’ pembangunan atau investasi hotel dan restouran di wilayah Bali Selatan.
“Yang kita lihat problem di Bali Selatan sekarang adalah kemacetan. Yang kedua tidak berimbangnya pembangunan, sehingga menurut pandangan saya harus ada pergerakan keluar dari wilayah itu,” tandas Kresna Budi usai menerima aspirasi sejumlah Pelaku Pariwisata Bali Utara di Gria Taman Liligundi – Singaraja, Senin (16/9/2024).
Kresna Budi yang kembali dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 menegaskan, harus ada solusi yang holistik dan komperhensif untuk memecahkan problem sekaligus mewujudkan pembangunan yang merata serta berkeadilan menuju Bali Maju dan Sejahtera.
“Untuk jangka pendek, saya berpandangan yang pertama adalah moratorium daripada pembangunan hotel dan restouran di Bali Selatan, sehingga otomatis diarahkan ke lain tempat dan itu pasti akan dapat mengurangi pergerakan orang di satu tempat,” ungkapnya.
Selain moratorium hotel dan restouran sebagai langkah utama yang harus dilakukan, harus juga mulai dibuka jalan-jalan baru untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas keseluruh pelosok Bali.
“Moratorium hotel itu yang utama harus dilakukan. Yang kedua adalah mulai dibuka jalan-jalan baru supaya ada aksesibilitas pembagian pergerakan orang. Hal ini sudah dilakukan pemerintah, namun belum mampu menjawab karena butuh waktu,” tukasnya.
Program pembangunan MRT dan LRT Bali, kata Kresna Budi butuh waktu untuk memindahkan pergerakan orang dari Bali Selatan ke wilayah kabupaten di Bali lainnya.
“Pembangunan MRT dan LRT Bali kan butuh waktu sekian tahun, Bandara harus dibangun di Buleleng, juga untuk memindahkan pergerakan orang sehingga bisa merata di seluruh Bali. Yang terpenting dalam waktu dekat ini adalah moratorium pendirian hotel, kasihan tingkat okupansi hotel-hotel itu belum maksimal juga,” terangnya.
Ia juga mengingatkan, pembangunan aksesibilitas dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komperhensif, linier dengan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah dipancangkan Presiden Jokowi.
“Harus mulai dibangun jalan-jalan baru untuk mengurai pergerakan orang. Jangan sampai tol yang dibangun ini justru menambah numplek di Denpasar, karena semuanya kan jalurnya kesana. Harus juga dibangun jalur ke wilayah lain, misalkan ke Buleleng,” jelasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Buleleng yang digadang-gadang sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 ini menandaskan keputusan Gubernur Bali untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang sebagai pelabuhan bongkar muat juga harus direalisasikan.
“Celukan Bawang adalah pelabuhan Indonesia Timur, sebagai program nasional port to port sudah jalan, dan segera dipindah. Dilihat dari Perda sudah dari dulu, Celukan ‘Bawang diproyeksikan sebagai pelabuhan barang dan jasa untuk wilayah Indonesia Timur, bukan Benoa. Celukan Bawang juga bisa dikembangkan menjadi pelabuhan pariwisata, kapal pesiar, jalur penguriman barang dan ternak. Ini juga merupakan upaya memindahkan pergerakan alat-alat transportasi, orang/pembangunan di Bali,” ujarnya
Ia berharap ada pemimpin yang berani seperti Jokowi, membuat kebijakan tidak popoler seperti memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Meskipun tidak populer, kata Krena Budi, pemikiran/kebijakan Jokowi yang visioner membangun Indonesia untuk 25 tahun kedepan ini harus diapresiasi pemimpin Bali.
“Saya harapkan pemimpin kedepan harus berani melakukan sesuatu, mungkin tidak popoler ya, tapi kedepannya sama dengan pak Presiden Jokowi. Berani melakukan suatu perubahan, memindahkan ibu kota, memang harus dilakukan.
Pemimpin harus visioner, kedepan dilihat, 25 tahun kedepan yang dilihat. Dengan adanya IKN, akan bergerak yang namanya Bali, NTB, NTT, Sulawesi bergerak, di tengah yang bergerak, bukan yang di barat. Karena, kita kan negara kepulauan, dan saya yakin program Jokowi ini akan berkelanjutan ditangan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Untuk Bali, Kresna Budi mengusulkan agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan hotel, pembangunan aksesibilitas yang merata dan dimbangi pembangunan akomodasi oleh kabupaten/kota yang dilalui, pengembangan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang dan pembangunan Bandara di Bali Utara sebagai kebutuhan menuju Bali yang Maju dan Sejahtera. (kar/jon)
