BADUNG – Penduduk lanjut usia (lansia), kedepannya diharapkan bukan hanya menjadi objek pembangunan. Melainkan secara langsung berperan sebagai subjek pembangunan. Demikian mengutip penyampaian Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, Rabu (11/9/2024).
Indonesia, kata dia, telah berhasil meningkatkan harapan hidup. Namun hal tersebut juga berarti perubahan struktur demografi yang cepat. Saat ini, lebih dari 11,75 persen populasi Indonesia adalah lansia. Dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 19 persen pada 2045.
“Kita harus melihat penuaan sebagai proses sepanjang kehidupan dengan pendekatan lintas sektor. Mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, kita perlu mempersiapkan diri untuk memastikan lansia dapat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pendekatan intergenerasi sangat penting bagi persiapan masa lansia yang sejahtera, jangan tua sebelum kaya,” ungkapnya pada pembukaan Asia-Pacific Regional Conference (APRC) on Population Ageing di Bali Nusa Dua Convention Center.
APRC 2024, dipandang menjadi platform penting untuk saling bertukar pengetahuan dan inovasi kebijakan. Tentunya agar kawasan Asia-Pasifik dapat bersiap menghadapi pergeseran demografi. APRC 2024 diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, bagi masyarakat yang semakin menua di Asia-Pasifik.
“Masing-masing dari kita membawa pengalaman berharga dan praktik terbaik dari negara kita masing masing. Mari kita kembangkan solusi inovatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada populasi lansia di Asia-Pasifik,” imbuhnya.
Untuk diketahui, APRC 2024 merupakan sebuah konferensi yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN Bappenas bersama HelpAge Internasional dan United Nations Population Fund (UNFPA). Dengan mengusung tema ‘Reframing Ageing’, kegiatan dijadwalkan terlaksana selama tiga hari, yakni dari tanggal 10 – 13 September 2024. Di dalamnya, dipertemukan lebih dari 450 pakar, pembuat kebijakan, anggota PBB, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Asia-Pasifik.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi penuaan penduduk di Asia-Pasifik. Baginya, penuaan penduduk adalah tantangan kolektif yang harus dihadapi bersama.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan lansia dapat hidup sehat dan aman secara ekonomi,” sebutnya.
Sementara itu, CEO HelpAge International, Cherian Mathews menegaskan bahwa konferensi tersebut merupakan hal yang penting. Yakni untuk mempertemukan berbagai pihak dalam upaya kolaboratif mencari solusi persoalan penuaan penduduk.
Sedangkan Perwakilan Regional UNFPA, Pio Smith menegaskan bahwa UNFPA mendukung pendekatan berbasis hak untuk menangani penuaan penduduk melalui berbagai kerja sama antar negara-negara di Asia-Pasifik. (adi,dha)
