DENPASAR – Pemprov Bali mendukung upaya untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman dari bencana. Dukungan tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya dalam sambutan yang dibacakan oleh Kalaksa BPBD Bali, I Made Rentin, pada acara Peluncuran Program Provinsi Model Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Gedung Wanita Nari Graha, Denpasar, Kamis (29/8/2024).
Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur menyinggung potensi bencana yang diperkirakan akan semakin kompleks di masa mendatang. Makin kompleksnya potensi bencana dipicu oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Pj. Gubernur menyebutkan bahwa bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu bisa berdampak pada kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.
Ia juga menambahkan bahwa saat bencana melanda, sektor pendidikan pun tak luput dari dampaknya, termasuk potensi kerusakan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, bencana yang terjadi juga akan berdampak pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Maka dari itu, untuk mengurangi dampak bencana khususnya pada sektor pendidikan, semua pihak harus terus bersinergi meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan risiko bencana,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pj. Gubernur menyambut baik kerja sama yang telah dijalin dengan Plan Indonesia, karena hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi hak-hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Hak tersebut antara lain hak mendapat perlindungan, keamanan, kelangsungan hidup, serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan.
Terkait pemenuhan hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, Pemprov Bali telah menetapkan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 879/04-G/HK/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Bali.
Ini adalah bukti nyata komitmen Provinsi Bali dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di semua sektor, termasuk pendidikan.
Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Plan Indonesia yang telah memfasilitasi pelaksanaan program SPAB di Bali.
“Saya berharap semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan program ini, sehingga semua output dan outcome yang menjadi target dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia merupakan organisasi nonpemerintah yang telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 untuk mendukung pemenuhan hak anak dan kaum muda serta mendorong kesetaraan bagi perempuan melalui program pengembangan.
Plan Indonesia dan Pemprov Bali telah bersepakat untuk mengimplementasikan program yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, Plan Indonesia, dengan dukungan Prudence Foundation dan Prudential Indonesia melalui Plan International Hongkong, akan mengimplementasikan program provinsi model SPAB yang menyasar satuan pendidikan dan penguatan koordinasi para pihak. (arn/jon)
