BULELENG – Komisi IV DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja (kunja) spesifik di Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada.
Selain sebagai pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia khususnya dibidang Perhutanan Sosial, kegiatan kunja juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan hutan sosial oleh masyarakat.
“Pemanfataan hutan sosial di Desa Wanagiri ini sudah cukup bagus. Penjagaan wilayah hutan juga sangat bagus, berbeda dengan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memaknai progran tersebut secara berbeda,” tandas Sudin selaku Ketua Komisi IV DPR RI saat kunja spesifik di LPHD Wanagiri Kecamatan Sukasada, Kamis (22/8/2024).
Didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio, Kepala P3E Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Kepala BKSDAE Bali R. Agus Budi Santoso dan Ketut Lihadnyana selaku Pj Bupati Buleleng, Sudin selaku kordinator kunja menegaskan seharusnya dalam pemanfaatan hutan sosial pohonnya dijaga sementara penghidupan masyarakat sekitar dilakukan dengan cara tumpang sari.
“Harusnya pohonnya dijaga, sementara untuk penghidupan masyarakat sekitar bisa tumpang sari. Tumpang sari dimaksud adalah seperti yang dilakukan LPHD Wanagiri, pengembangan tanaman kopi pada kawasan hutan sosial,” terangnya.
Upaya yang dilakukan LPHD Wanagiri ini, patut diapresiasi dan jadi contoh dalam pemanfaatan hutan sosial.
Oleh karena itu, kata Sudin, pihaknya juga mengajak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk ikut hadir pada kegiatan kunja agar dapat membantu bibit kopi dan peternakannya, sehingga tempat yang indah seperti kawasan Air Terjun Banyumala ini bisa terwujud kebun kopi organik tanpa pupuk kimia.
“Pupuknya bisa menggunakan kotoran kembing misalnya. Saya mendorong kementerian pertanian untuk membantu bibit kopi,peternakan, termasuk juga membantu hilirisasi pengolahan kopi jika diperlukan, sehingga pengelolaannya bisa menjadi satu,” tandas Sudin diapresiasi Ketut Lihadnyana.
Selaku Pj. Bupati Buleleng, Lihgadnyana mengapresiasi perhatian Komisi IV DPR RI dan mendukung penuh pemanfaatan hutan sosial oleh LPHD Wanagiri.
Kepala DKPSDM Provinsi Bali ini menandaskan, program KLHK RI dalam pemanfataan hutan sosial ini terbukti memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat di Desa Wanagiri.
“Dengan pemanfaatan hutan sosial, masyarakat bisa mengelola keuangan untuk membangun jalan swadaya dengan panjang hampir satu kilometer,” ungkapnya.
Perekonomian juga bertumbuh sehingga masyarakat bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.
“Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang karena setiap wisatawan yang datang diberikan cinderamata dan air minum kemasan produk lokal yang berasal dari air tanah. Perkebunan di Desa Wanagiri juga mengalami perkembangan yang bagus karena dikolaborasikan dengan wisata alam,” terangnya.
Tidak hanya menikmati wisata alam, kata Lihadnyana, wisatawan juga bisa menikmati hasil perkebunan karena ketinggian Desa Wanagiri mencapai 1100 mdpl sehingga cocok untuk kopi arabika.
“Dengan kedatangan tim komisi IV DPR RI, saya harapkan pengembangan yang lebih untuk Air Terjun Banyumala dan Desa Wanagiri pada umumnya. Ini dikarenakan, pada tahun 2023, pemasukan dari sektor pariwisata di Desa Wanagiri mencapai Rp 3 Miliar,” tandasnya.
Kalau dikelola lebih optimal lagi dengan dampak seperti UMKM berkembang dan ekonomi kerakyatan, tentu akan menjadi suatu dorongan penguatan ekonomi di desa.
“Tentunya kolaborasi dengan Bumdes dan program yang ada di desa. Karena ini kan untuk masyarakat disini juga,” pungkasnya. (kar/jon)
