Pj Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya menyampaikan laporan dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
BADUNG – Pj Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya optimis pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024 akan berjalan baik sebagaimana pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari lalu. Salah satu ‘kunci sukses’ yang dipegang, yakni penerapan ‘Ngerombo’. Demikian mengutip laporannya dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
Mengawali laporannya, Pj Gubernur Bali mengungkapkan soal proses pencocokan dan penelitian (coklit) di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang telah tuntas 100 persen. Proses tersebut dilaksanakan oleh petugas Pantarlih selama sebulan penuh, yakni dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Dari coklit tersebut, diketahui bahwa jumlah pemilih di seluruh Provinsi Bali adalah sebanyak 3.294.880 orang. Dengan rincian yakni 1.627.017 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 1.667.863 orang perempuan. Atas jumlah tersebut, maka potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bali adalah sebanyak 6.783 TPS.
Bukan hanya coklit, dana hibah dari Pemerintah Provinsi dan dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali kepada KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri, dan TNI kaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024 di Bali juga telah terealisasi 100 persen.
“Kami laporkan, pada saat Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali tersebut, tempat dan waktu penandatanganannya dilaksanakan serentak/secara bersama-sama di Gedung Wiswa Sabha Utama Provinsi Bali,” ungkapnya.
Adapun rincian dana hibah dari Provinsi Bali, beber dia, kepada KPU Daerah total sebesar Rp 155.982.346.000; Bawaslu Daerah total sebesar Rp 41.091.822.000; Polri total sebesar Rp 30.153.654.932; dan TNI total sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan rincian dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali, yaitu kepada KPU Daerah total sebesar Rp 300.979.217.700; Bawaslu Daerah total sebesar Rp 80.727.144.000; Polri total sebesar Rp 68.635.098.200; dan TNI total sebesar Rp 24.370.476.800.
Dalam laporannya itu pula, Pj Gubernur Bali sempat menuturkan soal pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang telah terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses.
Hal tersebut katanya terbukti dari tingkat pemilih yang melebihi target nasional, yakni sebesar 83,34%. Hal serupa diharapkan kembali terulang pada pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024, paling tidak sesuai target partisipasi pemilih sebagaimana ditetapkan KPU yakni sebanyak 75 persen.
Integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu, secara umum juga dinilainya sangat baik. Indikatornya yakni, pemilihan berjalan dengan aman dan lancar, memenuhi asas jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga nyaris tanpa sengketa. “Provinsi Bali menjadi Provinsi pertama yang menetapkan hasil Pemilu,” ucapnya.
Semua masalah yang muncul, kata dia, juga dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya didasari atas peraturan perundang-undangan berlaku. “Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut bisa dipastikan diterapkan dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024,” sebutnya. (adi,dha)
