BULELENG – Tahapan pesta demokrasi menuju hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, tak hanya disikapi KPU Buleleng dengan menuntaskan tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dari KPU Pusat.
Bersinergi dengan KPU Provinsi Bali dan Bappeda Kabupaten Buleleng, KPU Kabupaten Buleleng juga menyusun garis besar visi, misi dan program bakal pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi pada Pilkada Buleleng Tahun 2024.
“Rakor hari ini kita laksanakan dalam rangka sosialisasi terkait penyusunan visi, misi dan program daripada bakal pasangan calon Pilgub, Pilbup/Walikota yang harus selaras dengan RPJPD masing-masing wilayah atau daerah,” tandas Ketua KPU Buleleng Komang Dudhy Udiyana saat membuka Halfdat Meeting di Berutz Bar & Resto Singaraja, Rabu (24/7/2024).
Dudhy Udiyana menegaskan, rakor yang menghadirkan narasumber Gede Sumartana dari Bappeda Kabupaten Buleleng dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Bali Luh Putu Sri Widiastuti ini merupakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 tahun 2024 tentang Pencalonann Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.
“Khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa pada tahapan pencalonan visi, misi dan program daripada bakal pasangan calon baik Pilgub, Pilbup dan Pilwali harus selaras dengan RPJMD wilayah/daerah masing-masing. Nah, pada saat pendaftaran pasangan calon inilah salah satu persyaratannya adalah visi misi yang disampaikan harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Buleleng, sehingga kita berharap Parpol berkoordinasi dengan Bappeda Buleleng,” terangnya.
Senada dengan Ketua KPU Buleleng, Luh Putu Sri Widiastini selaku narasumber menegaskan rakor penyusunan visi, misi dan program paslon ini bertujuan mengajak Parpol untuk mempersiapkan lebih awal syarat pendaftaran paslon ke KPU.
“Pemenuhan persyaratan pencalonan harus betul dan lengkap, tidak ada proses perbaikan setelah penerimaan verifikasi dokumen, karena hal tersebut berbeda dengan persyaratan calon yang masih ada kesempatan perbaikan syarat administrasi,” jelasnya.
Ia berharap, selain konsultasi dengan helpdesk KPU, parpol juga intens berkoordinasi dengan Bappeda terkait program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Jadi kawan-kawan di Parpol, sebelum pendaftaran di KPU harus berkonsultasi dulu dengan Helpdesk agar persyaratan administrasinya lengkap, jadi bisa langsung diterima pada saat pendaftaran penyesuaian,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Bappeda Kabupaten Buleleng, Gede Sumartana selaku narasumber mengapresiasi PKPU No 8 tahun 2024 yang mengatur garis besar visi, misi dan program pasangan calon Pilkada Serentak tahun 2024 sebagai spirit demokrasi menuju pembangunan daerah dan nasional yang terarah serta terukur dan berkelanjutan.
“Karena sejatinya, pembangunan tidak boleh terputus sehingga untuk menjaga keberlanjutan setiap tahapan yang tertuang dalam RPJPD Buleleng tahun 2025-2045, ditetapkan indikator progres yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Buleleng tahun 2025-2029,” jelasnya.
Tujuan utamanya adalah kebijakan yang akan diambil dapat mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan sesuai visi dan misi paslon yang telah ditetapkan, serta dapat menjadi panduan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintahan dalam jangka panjang.
“Apa yang sudah ditetapkan di RPJPD nantinya bisa selaras dengan janji kampanye para paslon kepada masyarakat,” pungkasnya. (kar/jon)
