BULELENG – Aspirasi LSM Gema Nusantara (Genus) terkait penolakan pencantuman nama kecamatan untuk lokasi Bandara Baru Bali Utara sebagaimana disebut pada pasal 21 Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044, diakomodir pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng.
Selain wujud kepedulian warga masyarakat terhadap rencana pembangunan daerah, aspirasi LSM Genus juga diapresiasi sebagai upaya menghindari terjadinya ‘konflik interest’ yang justru berdampak pada iklim investasi dan situasi kamtibmas.
“Iya, selaku pimpinan dewan kami mengapresiasi aspirasi dari LSM Genus tersebut sebagai wujud kepedulian, peranserta warga masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Buleleng,” tandas Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya usai memimpin rapat paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (10/7/2024).
Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan aspirasi yang disampaikan LSM Genus agar Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 disesuaikan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya.
Antara lain Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043 maupun Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan akan diakomodir sebagai bahan evaluasi di Pemprov Bali.
“Astungkara, kami telah diingatkan sehingga Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 dapat dievaluasi bersama Pemprov Bali sehingga apa yang menjadi ke khawatiran LSM Genus terhadap Ranperda baik secara yuridis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya maupun secara filosofis dapat berdampak pada konflik interest dan iklim investasi di Kabapaten Buleleng dapat kita hindari,” pungkasnya. (kar/jon)
