Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika bersama Ketua Dewan Anak Agung Gde Anom menandatangani persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023
KLUNGKUNG – Semua fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung tidak mempersoalkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Fraksi semuanya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda.
Meski demikian semua fraksi memberikan catatan kepada Penjabat (Pj) Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika. Catatan itu termuat dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan masing-masing fraksi pada sidang paripurna yang berlangsung di ruang rapat Widya Sabha Gedung DPRD Klungkung, Selasa (25/6/2024).
Fraksi Gerindra misalnya, melalui juru bicaranya Nengah Mudiana menekankan perencanaan anggaran yang matang. Sekaligus Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pj Bupati I Nyoman Jendrika.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan apresiasi kepada saudara Pj. Bupati dan seluruh jajarannya atas kerja keras yang dilakukan selama ini sehingga tercipta suasana yang tertib, aman dan tentram di Kabupaten Klungkung,”tandas Mudiana.
Perwakilan Fraksi Nasdem Wayan Mudayana meminta kepada pihak eksekutif dalam penganggaran selanjutnya perlu dilakukan kajian secara komprehensif, terstruktur dan terukur.
Sehingga di dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan evaluasi dengan standar kerja yang pasti, transparan dan akuntabel.
“Disamping itu kami dari Fraksi Nasdem menginginkan agar saudara Pj. Bupati dapat lebih meningkatkan evaluasi dan memberikan acuan yang jelas agar masing-masing OPD dapat membuat opsi maupun terobosan baru yang inovatif sehingga nantinya hasil pembangunan tersebut akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Klungkung,”ungkap Mudayana.
Fraksi Golkar melalui Kadek Widya Sumartika menyampaikan program pengentasan kemiskinan harus lebih ditingkatkan, program-program pro rakyat miskin harus terus didorong agar dapat dilaksanakan dengan cermat.
“Tahun 2023 program bedah rumah yang telah dicanangkan bagi keluarga miskin yang masuk BDT sampai saat ini fakta dilapangan belum dapat dituntaskan,” demikian catatan dari Fraksi Golkar.
Persatuan Demokrat lewat Gede Artison Andarawata mengungkapkan masih rendahnya serapan anggaran yang disebabkan oleh berbagai faktor, Fraksi Persatuan Demokrat mengharapkan dimasa yang akan datang keadaan seperti ini tidak terulang kembali.
“Dengan menekankan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara cermat disamping mempertimbangkan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat kita masyarakat di Kabupaten Klungkung,”kata Artison.
Fraksi PDIP lewat Nengah Ary Priadnya mendorong pemuda memperkuat teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mendorong OPD melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP, E-trading, E-seleksi, E-kontrol, dan pengadaan barang / jasa berbasis elektronik melalui E-katalog, dan atau marketplace termasuk ela pengadaan.
Fraksi Hanura juga menekankan soal perencanaan anggaran agar dilakukan secara matang. Sementara Pj Bupati menyampaikan dengan ditandatanganinya persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 ini, berarti secara formal Pemkab telah mengetahui target-target pembangunan yang telah dilaksanakan serta hal-hal yang belum berhasil dicapai pada tahun 2023.
“Sehingga ke depan secara bersama-sama kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah. (yaan)
