KLUNGKUNG – DPRD Kabupaten Klungkung menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Atas APBD 2023, Senin (24/6). Pada kesempatan itu pula, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum. Hampir semua fraksi menyorot realisasi kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai harapan.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Nengah Ary Priadnya menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung sangat mengapresiasi atas kemampuan Pemerintah Daerah dalam tata kelola keuangan daerah sehingga berhasil meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.
Fraksi PDIP mengingatkan sekaligus menyorot, PAD sangat berdampak pada belanja daerah yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan fraksi meminta saudara Pj. Bupati serta jajarannya agar lebih cermat dan hati – hati dalam menganggarkan pendapatan daerah.
“Karena masih ada OPD yang belum mencapai target seperti salah satu contoh pada dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Demikian juga pada instansi lain agar dijelaskan tidak tercapainya target pendapatan daerah dimaksud,” tandas Ary Priadnya.
Hal lain yang disorot seperti terdapat beberapa kegiatan maupun sub kegiatan yaitu belanja operasional belanja barang dan jasa, serta belanja modal realisasinya masih rendah seperti pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, hal ini menunjukan kinerja OPD masih rendah dan menurun.
Sedangkan di satu sisi Fraksi PDIP melihat pos kegiatan lain sangat membutuhkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang lebih prioritas. Fraksi PDIP pun meminta klarifikasi.
Fraksi Golkar dengan juru bicara Kadek Widya Sumartika menyampaikan dari hasil realisasi kegiatan tahun 2023, seperti pada bidang pendididkan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, BPBD, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang administrasi pemerintahan, yang demikian tidak mencapai target.
“Sedangkan kegiatan-kegiatan pada semua bidang tersebut adalah sangat penting kami mohon penjelasaannya,” ungkap Sumartika.
Fraksi Hanura lewat Luh Andriani mengungkapkan inovasi TOSS digagas atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Indonesia Power yang menghasilkan pelet ( Energi Terbarukan ) dengan inovasi TOSS Center menjadi pengolahan sampah dengan sistem Osaki dan menghasilkan pupuk.
“Pertanyaannya bagaimana kelanjutan perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Indonesia Power , mohon penjelasan saudara Pj.Bupati! Bagaimana nasib Pelet yang diproduksi di TPST pemerintahan desa , mohon mohon penjelasan saudara Bupati,”lontar Andriani.
Fraksi Gerindra lewat Wayan Suarta menyampaikan terdapat beberapa kegiatan maupun sub kegiatan, yaitu belanja operasi belanja barang dan jasa, serta belanja modal realisasinya sangat rendah. Bahkan dibawah 25%.
“Apakah beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang serapannya rendah akibat karena kesalahan perhitungan silpa tahun sebelumnya? mohon penjelasan saudara PJ Bupati,” kata Suarta.
Ia juga menyorot soal pendapatan PAD yang Sah terealisasi sebesar 55,22%. Fraksi Gerindra minta PJ Bupati beserta jajarannya agar berhati-hati dan lebih teliti dalam menganggarkan pendapatan daerah.
“Kami meminta klarifikasi atas rendahnya realisasi pendapatan daerah tersebut, dimana letak kesalahannya dan apa tindak lanjutnya. Mohon penjelasan saudara Pj Bupati,” imbuh Suarta.
Ia menyarankan ke depan semua OPD melakukan aktivitas yang lebih maksimal untuk meningkatkan PAD sehingga pencapaiannya lebih maksimal.
Fraksi Nasdem lewat juru bicaranya Wayan Mudayana mempertanyakan kenapa masih banyaknya temuan realisasi penggunaan anggaran yang tidak tuntas hampir di semua OPD.
“Adanya sub kegiatan yang bahkan sama sekali tidak mampu merealisasikan anggaran yang sudah dicanangkan alias “realisasi 0%” (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada sub belanja modal peralatan dan mesin), ini maksudnya bagaimana,” tanya Mudayana di depan sidang.
Fraksi Persatuan Demokrat lewat juru bicaranya Made Jana mengungkapkan adanya kegiatan pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota dengan belanja modal yaitu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dengan tingkat realisasi sebesar 0%.
“Apakah tidak ada yang berani melaksanakan kegiatan ini, hanya sekedar menyusun rencana anggaran saja. Jangan kemudian penyusunan rencana anggaran ini dianggapnya sekedar pajangan belaka tanpa adanya keseriusan untuk melaksanakan. Karena itu kami meminta agar saudara Pj. Bupati memberikan tanggapan,” demikian Mudayana. (yaan)
