BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana melaporkan 5 indikator prioritas dari 10 indikator wajib yang harus dilaporkan secara rutin, tiga bulan sekali selama menjabat sebagai Pj. Bupati Buleleng.
Dari evaluasi dilakukan terhadap 5 indikator prioritas meliputi penanganan Inflasi, Stunting (tengkes), Kemiskinan Ekstrem, Pengangguran dan Penyerapan Anggaran, Tim Evaluator Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Triwulan III tahun ke-2 yang telah dilakukan.
“Astungkara apa yang kami paparkan terkait 5 indikator prioritas dari 10 indikator wajib mendapat apresiasi dari tim evaluator Kemendagri,” ungkap Ketut Lihadnyana usai evaluasi kinerja Triwulan III Tahun ke-2 Penjabat Bupati Buleleng di Gedung Itjen Kemendageri Republik Indonesia, Selasa (28/5/2024).
Dari evaluasi capaian kinerja Triwulan III tahun ke-2 yang dilakukan, Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menilai Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini sangat memahami upaya-upaya dalam menangani inflasi di Buleleng.
“Dari penjelasan secara detail upaya Pemkab Buleleng dalam pengendalian inflasi, saya apresiasi bahwa bapak sudah sangat paham terhadap penanganan inflasi. Apa yang sudah dipaparkan, mudah-mudahan berdampak dalam menangani inflasi,” tandasnya.
Pun demikian Azwan selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama, mengapresiasi paparan atas capaian program kegiatan unggulan yang dirancang dan dilaksanakan disertai bukti-bukti.
“Sudah mendekati sempurna, berikutnya perlihatkan kemajuan kegiatan unggulan tersebut selama bapak menjabat. Bila itu ditampilkan, akan menjadi prestasi untuk bapak,” tegasnya.
Azwan yang memuji pelaksanaan reformasi birokrasi di Buleleng meminta agar ada hasil evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap proses reformasi birokrasi tersebut.
“Nilai dari komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, P3DN di Buleleng sudah bagus. Nanti dilengkapi juga laporannya atas realisasi P3DN tahun 2023,” tandadnya.
Sementara evaluator lainnya, Muhammad Dimyati yang juga PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri mengapresiasi penerapan transaksi elektronik oleh Pemkab Buleleng.
“Kami apresiasi sekaligus mendorong percepatan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, KKPD di Buleleng. Berikutnya kami minta realisasi transaksi KKPD itu untuk apa saja,” tandas Dimyati diapresiasi Lihadnyana sebagai amanat sekaligus motivasi dirinya dalam mengabdikan diri, mewujudkan Buleleng lebih baik dan sejahtera. (kar/jon)
